Menakar Kesiapan Inhil Dalam Penanganan Covid-19

Kamis, 07 Mei 2020

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Sejak ditetapkannya status siaga di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), tepatnya pada 18 Maret 2020 silam, berbagai upaya telah dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19.

Penyemprotan disinfektan, pembagian masker, pembagian sembako hingga pembangunan ruang isolasi tambahan bagi pasien Covid-19 juga ditempuh.

Ratusan mungkin ribuan liter disinfektan 'ditumpahkan' di sepanjang jalan hampir di seluruh kawasan di Kabupaten Inhil. Ribuan masker dan paket sembako disalurkan kepada masyarakat. Tak tanggung-tanggung, dana miliaran rupiah juga digelontorkan untuk membangun rumah sakit super besar untuk karantina pasien Covid-19.

Apakah ini berbanding lurus dengan resiko yang akan dihadapi akibat virus corona yang bahkan telah membuat situasi dunia begitu mencekam?

Tentu. Baru saja status siaga ditetapkan, ratusan orang menyandang status Orang Dalam Pemantauan (ODP), beberapa diantaranya bahkan meningkat menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP). 

Tak butuh waktu lama, seorang pria berumur 64 tahun dikonfirmasi positif corona usai menjalani tes SWAB tenggorokan, disusul dengan sejumlah santri dari 2 kecamatan di Kabupaten Inhil.

Hingga saat ini, Gugus Tugas Kabupaten Inhil mencatat lebih dari 1000 orang menjadi ODP dan puluhan lainnya PDP.

Tidak sedikit nyawa di Indonesia yang melayang akibat Covid-19. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat serius bahkan menjadi perhatian dunia, tidak hanya Kabupaten Inhil. Kondisi serius ini sudah pasti harus pula diikuti dengan penanganan yang serius. Hal itu lah yang tengah dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil.

Infrastruktur Penanganan Covid-19

Sudahkah Kabupaten Inhil siap menangani perkembangan Covid-19?

Bukan merupakan suatu hal yang mudah menangani Covid-19 yang sudah menjadi wabah. Dibutuhkan persiapan yang matang dan mumpuni dalam penanggulangan fenomena yang masuk kategori bencana non alam ini.

Tidak cukup sebatas penyemprotan disinfektan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Namun juga penyediaan infrastruktur penanganan Covid-19, seperti sarana dan perlengkapan kesehatan yang memadai perlu diperhatikan.

Sebagai bentuk antisipasi membludaknya jumlah pasien Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil membangun ruang isolasi tambahan khusus pasien Covid-19.

"Persiapan berupa sarana ruang isolasi tambahan ini tujuannya untuk mencegah pasien yang membludak. Kita tidak ingin ketika kejadian pasien membludak, malah terbengkalai. Kita ingin pasien ditangani dengan intensif," tutur Bupati saat meninjau lokasi pembangunan ruang isolasi tambahan pasien Covid-19 beberapa waktu lalu.

Bupati mengungkapkan, pembangunan ruang isolasi tambahan tersebut sampai saat ini terus digesa. Dari segi konstruksi, ruang isolasi telah rampung dibangun. Tinggal lagi menunggu peralatan medis yang dibutuhkan dalam operasionalnya.

"Dinas terkait sudah diarahkan untuk segera melengkapi fasilitas kesehatan di ruang isolasi. Pemesanan peralatan juga sudah dilakukan. Mudah-mudahan pada pertengahan Mei sudah bisa beroperasi," tutur Bupati.

Bagaimana dengan ketersediaan alat perlindungan diri?

Kelangkaan Alat Perlindungan Diri atau APD sempat menjadi problem pada awal Covid-19 'menyerang'. Harga yang melambung tinggi seolah melengkapi sulitnya akses memperoleh APD.

Padahal, APD sederhana seperti masker sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas pada saat itu. Belum lagi berbicara tentang baju hazmat dan APD lainnya khusus tenaga medis.

Seiring waktu dan adanya pengumuman tentang aturan pemakaian masker yang terbuat dari kain, permasalahan kelangkaan mulai redam dengan bermunculannya APD berupa masker produksi rumah tangga hasil olahan warga. Optimisme itu diperkuat pula dengan banyaknya organisasi yang turun ke jalan membagikan masker untuk masyarakat. Begitu juga dengan APD standar bagi tenaga medis yang kini dipasok langsung pemerintah.

Untuk Kabupaten Inhil sendiri, Bupati HM Wardan juga memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil memesan dengan segera APD bagi tenaga medis yang bertugas dan berinteraksi dengan pasien Covid-19.

"Saya minta pihak Dinas Kesehatan pesan hari ini juga. Jangan ditunda lagi. Jangan sampai lengah apalagi sampai ada tenaga medis yang berjatuhan akibat Covid-19" begitulah kiranya penyampaian Bupati saat memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 belum lama ini.

Bupati tidak ingin pengiriman APD yang telah dipesan mengalami penundaan. Dia sangat memrioritaskan keselamatan dan kesehatan tenaga medis dari ujung kaki hingga ujung kepala saat bertugas menangani pasien Covid-19.

Kapasitas Keuangan

Seberapa kuat kemampuan keuangan daerah dalam penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Inhil?

Pada Maret lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi terkait realokasi dan refocusing anggaran di tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, realokasi dan refocusing merupakan hal yang sangat penting di tengah situasi pandemi saat ini. Anggaran-anggaran belanja yang dianggap tidak penting seperti perjalanan dinas bisa dimanfaatkan untuk kegiatan menanggulangi wabah Covid-19 dan dampaknya.

Menindaklanjuti perintah Presiden, Pemerintah Kabupaten Inhil pun menggelar rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rapat mengagendakan pembahasan dan penyusunan yang spesifik tentang item kegiatan seputar penanganan Covid-19.

Tak tanggung-tanggung, dari hasil rapat diperoleh nilai yang terbilang fantastis untuk penanganan Covid-19, yakni lebih dari Rp 100 miliar. Dana anggaran dengan jumlah tersebut akan direalokasikan untuk 3 hal fokus utama, yakni kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial di masa penanggulangan Covid-19.

Jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Provinsi Riau, dana anggaran yang dipersiapkan Kabupaten Inhil termasuk salah satu terbesar. Misalnya saja, Kabupaten Pelalawan yang mengusulkan realokasi sebesar Rp 63 miliar, Kabupaten Meranti 36 miliar, Rokan Hilir hampir Rp 60 miliar dan kabupaten tetangga, Indragiri Hulu senilai Rp 90 miliar.

Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Inhil, Trio Beni Putra masih terdapat beberapa item program pendukung pelaksanaan penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Inhil.

"Semaksimal mungkin akan kita fokuskan upaya penanganan Covid-19. Yang jelas, sebagai pondasi kita adalah kemampuan keuangan. Keuangan untuk Covid-19, tidak sekadar berasal dari anggaran pemerintah, namun juga dari CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan," ungkap Trio.

Trio mengungkapkan, bahwa tahap pembahasan realokasi dan refocusing anggaran bersama DPRD Kabupaten Inhil sudah selesai. Pemerintah Kabupaten Inhil hanya tinggal menunggu perintah realisasi dari pemerintah pusat.

"Nantinya, anggaran penanganan Covid-19 itu akan dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Masuk rekening gugus tugas. Penggunaannya sudah direncanakan. Secara teknis realisasi anggaran nantinya akan terukur, transparan dan akuntabel," tutup Trio sembari mengatakan bahwa Kabupaten Inhil sudah sangat siap untuk skenario terburuk yang akan terjadi dalam situasi pandemi Covid-19.