Meski Pandemi Covid-19, Pelayanan KB di Puskesmas Kempas Jaya Tetap Maksimal
Kegiatan Puskesmas Kempas Jaya dalam rangka memaksimalkan pelayanan keluarga berencana
Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Covid–19 telah dinyatakan sebagai pandemic dunia oleh WHO. Dan telah dinyatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui keputusan nomor 9 A 2020 diperpanjang melalui keputusan 13 A tahun 2020 sebagai Status keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia.
Selanjutnya diperbaharui dengan Keputusan Presiden No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID - 19 sebagai Bencana Nasional. Dalam menghadapai wabah bencana non alam COVID – 19 ini maka dilakukan kebijakan PSBB untuk pencegahan penularan COVID – 19.
Kepala Puskesmas Kempas Jaya, Suharmin, S.Km, MM mengatakan kondisi ini menyebabkan dampak terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pelayanan KB di UPT Puskesmas Kempas Jaya.
Namun Meski ditengah pandemic, Suharmin menyampaikan upaya untuk pengendalian laju pertumbuhan pendududuk dan angka kelahiran terus ditingkatkan melalui pelaksanaan Program KB yang baik oleh Puskesmas Kempas Jaya.
Pada kondisi pandemic ini dan diharapkan PUS terutama PUS dengan 4 Terlalu (4T) tidak hamil sehingga petugas kesehatan perlu memastikan mereka tetap menggunakan kontrasepsi. Untuk itu dalam menghadapi pandemic COVID – 19 ini, pelayanan KB tetap dilakukan tetapi dengan menerapkan prinsip pencegahan pengendalian infeksi dan physical distancing.
Adapun data KB dari bulan Januari sampai dengan September 2021 di Puskesmas Kempas Jaya yang telah tercapai dimasa pandemic ini sekitar 52, 16 % dari dari target yang ingin dicapai yaitu 68%.
Suharmin menegaskan pada masa pandemic ini Puskesmas Kempas Jaya berkomitmen untuk menggencarkan Program Pelayanan KB agar angka kelahiran dapat diturun dan tidak terjadi istilah “ baby boom” serta meningkatkan cakupan Pelayanan KB disituasi pandemic ini.
“Maka dari itu Puskesmas Kempas Jaya berkerjasama dengan IBI Ranting dan BKKBN untuk melaksanakan kegiatan program bulan Bhakti Sosial dalam rangka HUT IBI ke – 70 tahun. Dalam pelaksanaan bulan bahakti social ini pemegang program KB diPuskesmas Kempas Jaya dan IBI Ranting melaksanakan kegiatan KB dibeberapa desa diwilayah UPT Puskesmas Kempas Jaya” jelas Suharmin.
Adapun jenis-jenis KB yang akan diberikan yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) antara lain IUD, IMPLAN dan Mow/MOP dan Non MKJP yaitu SUNTIK,PIL dan KONDOM. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tanggal 31 Juli 2021 di desa Rumbai Jaya, lalu pada tanggal 3 Agustus 2021 dikelurahan Harapan Tani, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2021 dilaksanakan dikelurahan Kempas jaya dan terakhir pada tanggal 9 Agustus dilaksanakan didesa Bayas Jaya, semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Protokol kesehatan.
Adapun jumlah aseptor yang mengikuti kegiatan bulan bhakti social HUT IBI yang telah dilaksanakan dibeberapa desa antara lain Desa Rumbai jaya sekitarnya IMPLAN: 45 orang, IUD: 1 orang MOW/MOP: 0, SUNTIK: 20 orang, PIL: 10 Orang KONDOM: 0. Kelurahan Harapan Tani sekitarnya IMPLAN: 11 orang, IUD: 0, MOW/MOP: 0, SUNTIK: 12 orang, PIL: 7 orang, KONDOM: 2 orang. Kelurahan Kempas Jaya sekitarnya IMPLAN: 38 orang, IUD: 0, MOW/MOP: 0, SUNTIK: 36, PIL: 24 orang, KONDOM: 5 orang. Desa Bayas jaya sekitarnya IMPLAN: 23 orang, IUD: 1 orang, MOW/MOP: 0, SUNTIK: 5 orang, PIL: 5 orang, KONDOM: 0.
Dari hasil yang telah dicapai, dapat disimpulkan bahwa situasi pandemi COVID – 19 ini sangat mempengaruhi cakupan pelayanan KB. Meski demikian alat kontrasepsi Implan masih tetap diminanti oleh masyarakat diwilayah UPT Puskesmas Kempas Jaya, berdasarkan dari pencapaian hasil bulan bhakti social HUT IBI.
“Dengan adanya Program Bulan Bhakti Sosial HuT IBI yang berlangsung ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PUS dan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, sekaligus dapat meningkatkan cakupan kesetaraan KB dan mengoptimalisasi pemanfaatan alkon selama masa pandemic COVID – 19, dengan melibatkan segenap potensi pada fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB,” pungkas Suhamin. (Dedek Pratama)