Sesalkan Iuran Pelantikan Kades Terpilih, Cak Mus: Semoga Hal Seperti Ini Tidak Terjadi Lagi Untuk Ke Depannya
Musliadi, S.Ag
Nusaperdana.com, Kuantan Singingi - Mantan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Musliadi, S.Ag atau biasa dikenal dengan Cak Mus sangat menyesalkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuansing atas dibebankannya kepala desa terpilih untuk melakukan iuran pada acara pelantikan mereka yang digelar dimasing-masing kecamatan. Hal itu disampaikan Cak Mus Kamis (12/12/2019) Siang di Teluk Kuantan.
Menurut Cak Mus, iyuran tersebut sebenarnya tidak harus terjadi. "ya, iyuran itu tidak semestinya terjadi, pelantikan kades ini kan sudah terencana, pilkades nya serentak, artinya terencana dengan baik dan terukur. maunya pemerintah daerah kemarin sudah menganggarkan pada APBD murni, karena pemilihan kades ini dilaksanakan pada bulan September 2019, maka wajib dianggarkan di APBD murni 2019, sehingga biaya pelantikan tidak membebankan Kades terpilih sendiri," ujar Mantan anggota DPRD Kuansing dua periode itu.
"Walaupun begitu, saya selaku ketua komisi A yang merupakan mitra dari pemerintahan waktu itu, pemerintah diwajibkan menganggarkan dan melaksanakan pelantikannya secara serentak di Kabupaten. tidak perlu juga Bupati turun-turun ke Kecamatan gitu kan ? apakah karena dalam situasi politik ini ? ," ujar cak Mus dengan nada tinggi.
Mantan Ketua komisi A DPRD Kuansing itu Mengatakan, "Kalau memang konsepnya bupati harus turun ke Kecamatan untuk melantik kades terpilih di kecamatan masing-masing, maka pemerintah daerah juga ingat itu, jangan dibebankan kepada Kades terpilih," kata Cak Mus
"Pelantikan Bupati, Pelantikan camat itu ada dianggarkan biayanya, ini Pelantikan kepala desa yang dari awal sudah jelas akan membutuhkan biaya besar malah tidak dianggarkan. ini namanya menyepelehkan, apa Bupati tidak tahu ini ? kan fungsinya dari Kabag pemerintahan dan ketua TAPD, tidak mungkin Bupati tidak tahu," ucap Cak Mus
"Masyarakat bisa saja menduga, pelantikan kades di Kuansing mau dibalut dengan momen momen politik, Karena pak bupati yang turun ke kecamatan di tahun politik gitu. kan bisa saja orang menilai seperti itu, tapi kok itu pelantikan biayanya dibebankan kepada kades yang akan dilantik ? yang saya sesalkan itu aja," kata tokoh masyarakat asal Cerenti itu.
Cak Mus menilai, Sangat tidak etis kalau pelantikan kepala desa itu dibiayai oleh Kades terpilih. Apalagi mereka sudah mengeluarkan uang banyak pada Pilkades kemarin, nah sekarang masih dibebankan dengan biaya pelantikan.
Pelantikan kades se kuansing itu katanya, kalau digelar secara serentak di Kabupaten, itu tidak menghabiskan biaya Rp.200 juta, sementara pemerintah daerah membangun ini, membangun itu, tunjangan ini, tunjangan itu. tapi kok menyisakan persoalan ? artinya pelantikan Pilkades semalam itu menimbulkan persoalan Baru terhadap persoalan-persoalan politik di Kabupaten kuansing. Tutur Cak Mus.
Menurut Cak Mus, "Sebenarnya mengenai pembiayaan Pelantikan kades di Kuansing ini tidak perlu kesepakatan Pemerintah daerah dengan kades terpilih, kalau sempat itu terjadi, maka itu sudah bisa dikategorikan Pungutan Liar alias Pungli. Karena pelantikan kades sangat jelas dan sudah terencana. nah sekarang muncul pernyataan keberatan dari Kades," beber Cak Mus.
"Kalau seandainya ada Kades itu melapor, ya kena lah, karena diduga pungli. karena Pelantikan kades itu tugas pemerintah daerah, di situlah pemerintah melayani rakyat, karena itu hasil dari demokrasi yang dipilih rakyat," tegas Cak Mus
Cak Mus menilai, Pak Bupati tidak jeli hal-hal yang seperti itu, secara politik merugikan mursini, masak melantik kepala desa disuruh iyuran. secara politik itu merugikan pak mursini sendiri, karena itu sangat tidak etis.
Selama Kuansing berdiri katanya tidak ada Kades iyuran untuk acara pelantikan. Apalagi APBD kita mencapai Rp.1,1 triliun, "Masa pemerintah tidak bisa menganggarkan untuk pelantikan kades Rp.200 juta saja, lucu juga saya lihat kuansing ini. sangat naif nya Pemerintah seperti itu. jangan diulang lagi lah seperti itu, saya minta Kalau seandainya masih ada kepala desa yang belum dilantik, tak usah bayar, kalau ndak dilantik, ya ndak lah, daripada bayar-bayar pula tak usah saja pelantikan. Pemerintah itu harus mengayomi, makanya ada APBD kita itu. APBD itu untuk rakyat, " tutup Cak Mus.