Latest Posts

Polantas Karib Hadir di Car Free Day, Satlantas Polres Inhil Kampanyekan Keselamatan Berlalu Lintas

Sun, 09 Aug 2026 15:26:46 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Satlantas Polres Indragiri Hilir (Inhil) terus mengedepankan pendekatan humanis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib dan berkeselamatan dalam berlalu lintas. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Polantas Karib di area Car Free Day, Jalan Swarna Bumi, Tembilahan, Minggu (9/8/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIB tersebut diisi dengan kampanye keselamatan berlalu lintas serta pembagian brosur kepada masyarakat yang tengah beraktivitas di kawasan Car Free Day.

Kegiatan dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Inhil AKP Ricki Marzuki, S.H., didampingi PS Kanit Kamsel Aipda Arani Okritama, S.H., serta personel Unit Kamsel Satlantas Polres Inhil.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas menyampaikan imbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya saat berkendara di jalan raya. Brosur berisi pesan-pesan keselamatan juga dibagikan sebagai sarana edukasi kepada para pengunjung.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H melalui Kasat Lantas Polres Inhil AKP Ricki Marzuki mengatakan, kegiatan Polantas Karib merupakan salah satu bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat dengan mengedepankan komunikasi yang santai, humanis dan edukatif.

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama,” ujar AKP Ricki.

Menurutnya, edukasi secara langsung kepada masyarakat di ruang publik diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berkendara secara aman dan tertib.

Harapannya, kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcarlantas yang kondusif di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir,” tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polres Inhil menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan budaya tertib berlalu lintas serta menekan potensi terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Perempuan Bangsa Kepri Gelar Pengobatan Massal di Tanjung Uma, Komitmen Hadir di Tengah Warga

Sat, 08 Aug 2026 13:51:23 +0700

Nusaperdana.com, Batam - Perempuan Bangsa Kepulauan Riau kembali menunjukkan komitmennya hadir di tengah masyarakat. Kali ini, organisasi tersebut menggelar pengobatan massal di Lapangan RT 02/RW 06, Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pelayanan kesehatan masyarakat yang telah dijalankan Perempuan Bangsa Kepri sejak Januari 2026. Sebelumnya, kegiatan serupa digelar di Bengkong dan Pulau Geranting.

Program pelayanan kesehatan itu rencananya terus berlanjut ke sejumlah wilayah lain di Kepulauan Riau hingga Desember 2026.

Ketua DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau, Hj. Helmiaty Basri, S.Sos., M.AP., mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar agenda sesaat, melainkan bagian dari upaya membangun kedekatan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pengobatan massal ini bukan kegiatan sesaat. Sejak Januari kami sudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari Bengkong, Pulau Geranting, dan sekarang di Tanjung Uma. Insyaallah kegiatan ini akan terus kami lanjutkan ke beberapa tempat lainnya sampai Desember mendatang,” ujar Helmiaty.

Menurut Helmiaty, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian secara berkelanjutan. Pemeriksaan dan edukasi kesehatan, kata dia, penting dilakukan sebelum masyarakat mengalami gangguan kesehatan.

“Bagi kami, kesehatan adalah bagian penting dari kesejahteraan. Jangan menunggu sakit baru memikirkan kesehatan. Edukasi, pemeriksaan dan pencegahan harus terus dilakukan,” katanya.

Helmiaty juga menyoroti peran perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga. Menurutnya, perempuan, khususnya ibu, merupakan sosok yang paling dekat dengan berbagai persoalan kesehatan di dalam keluarga.

Mulai dari mengatur pola makan, menjaga kebersihan, memperhatikan kesehatan anak, hingga menentukan kapan anggota keluarga membutuhkan pemeriksaan medis.

“Ketika kita bicara kesehatan masyarakat, kita tidak bisa mengabaikan peran perempuan. Perempuan adalah pintu pertama dalam menjaga kesehatan keluarga. Karena itu, perempuan harus sehat, memiliki pengetahuan dan mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik,” ujarnya.

Ia menilai perempuan yang sehat dan berdaya dapat memberikan dampak besar terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat.

“Kalau ibunya sehat, anak-anak terurus, keluarga lebih kuat. Kalau keluarga kuat, masyarakat juga akan kuat. Karena itu, pemberdayaan perempuan harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga,” katanya.

Selain bidang kesehatan, Perempuan Bangsa Kepri juga menjalankan sejumlah program pemberdayaan masyarakat, di antaranya pelatihan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, serta pengolahan sampah.

Helmiaty mengatakan berbagai program tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjalankan arahan Ketua Umum DPP PKB, A. Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, agar Perempuan Bangsa tidak hanya aktif dalam kegiatan politik, tetapi juga hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Gus Muhaimin selalu mengingatkan bahwa politik harus menghadirkan kemanfaatan. Perempuan Bangsa harus berada di tengah masyarakat, mendengar apa yang menjadi persoalan mereka dan ikut memberikan solusi,” ujarnya.

Karena itu, Perempuan Bangsa Kepri berupaya membangun program yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Perempuan Bangsa ada bersama mereka. Kami datang bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk mendengar dan bekerja. Kalau masyarakat membutuhkan layanan kesehatan, kami hadir dengan pengobatan. Kalau membutuhkan peningkatan ekonomi, kami hadir dengan pelatihan UMKM. Kalau ada persoalan lingkungan, kami hadir dengan program pengolahan sampah,” tegasnya.

Rangkaian pengobatan massal tersebut digelar secara bertahap di sejumlah wilayah Kepulauan Riau. Setelah Bengkong dan Pulau Geranting, Tanjung Uma menjadi salah satu lokasi berikutnya.

Helmiaty memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan hingga akhir 2026 dengan menyasar wilayah lainnya.

“Target kami sederhana, semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat. Karena itu, setelah Tanjung Uma, kami akan terus bergerak ke tempat-tempat lain sampai Desember. Ini adalah kerja bersama dan akan terus kami lakukan secara konsisten,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong semakin banyak perempuan di Kepulauan Riau untuk mengambil peran dalam pembangunan masyarakat.

“Perempuan jangan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Perempuan harus menjadi pelaku pembangunan. Dari keluarga, lingkungan, hingga masyarakat luas. Perempuan Bangsa ingin menjadi bagian dari gerakan itu,” pungkas Helmiaty.

Dukung Asta Cita Presiden, Polsek KSKP Tembilahan Rawat Tanaman Jagung

Sat, 08 Aug 2026 13:06:36 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Jajaran Polsek Kawasan Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), turun langsung merawat tanaman jagung pipil sebagai bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (8/8/2026). Personel Polsek KSKP Tembilahan melakukan sejumlah perawatan tanaman, di antaranya membersihkan gulma dan memberikan pupuk NPK secara berkala.

Perawatan dilakukan untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga dapat tumbuh optimal hingga masa panen.

Kapolsek KSKP Tembilahan IPDA Parna Bonar Tua Simarmata, S.H., mengatakan keterlibatan personel dalam kegiatan pertanian merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

"Kami tidak hanya fokus pada kamtibmas, tetapi juga ikut mengawal ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Pemberian pupuk NPK ini penting agar pertumbuhan tanaman jagung pipil dapat optimal dan menghasilkan panen yang maksimal," ujar Parna.

Ia mengatakan kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya mendorong masyarakat agar memanfaatkan lahan produktif untuk kegiatan pertanian.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan masyarakat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan.

"Harapannya, tanaman jagung ini dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," katanya.

Polsek KSKP Tembilahan berkomitmen mendukung program pemerintah melalui pendampingan serta pemanfaatan lahan produktif sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Inhil.

Kejar Swasembada Pangan, Polisi Turun ke Kandang Sapi Inhil: Peternak Didorong Tingkatkan Produksi

Fri, 07 Aug 2026 21:40:15 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Polsek Kawasan Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Polres Indragiri Hilir (Inhil) turun langsung ke masyarakat untuk mendukung program ketahanan dan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

Dua personel Polsek KSKP, Aiptu Anggia Susanto dan Aipda Riko, menyambangi sejumlah peternak sapi di wilayah hukumnya, Jumat (7/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, keduanya memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait pengelolaan peternakan.

Aiptu Anggia Susanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional, khususnya melalui sektor peternakan.

"Kami ingin memastikan para peternak memiliki pengetahuan yang cukup agar produksi ternak, baik daging maupun anakan atau pedet, dapat maksimal," ujar Anggia.

Menurutnya, peningkatan produktivitas peternakan di tingkat masyarakat diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak.

Selain memberikan penyuluhan terkait peternakan, personel KSKP juga menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Para peternak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pencurian hewan ternak (curnak). Salah satunya dengan mengaktifkan kembali sistem ronda malam di sekitar lokasi peternakan.

Para peternak menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka menilai penyuluhan dari kepolisian dapat menambah wawasan dan membantu meningkatkan pengelolaan peternakan yang selama ini masih banyak dilakukan secara tradisional.

Melalui sinergi antara kepolisian dan masyarakat, khususnya sektor peternakan, diharapkan ketersediaan pangan asal hewan di Kabupaten Inhil dapat terus terjaga sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan.

Apel Gabungan Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026

Fri, 07 Aug 2026 21:38:20 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, perusahaan, dan berbagai unsur terkait menggelar Apel Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jumat (7/8/2026).

Apel dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. Tantawi Jauhari, M.M., CGRE, yang mewakili Bupati Indragiri Hilir. Kegiatan turut dihadiri Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., Kasdim 0314/Inhil Mayor Inf Jakobus Hamonangan Haloho, unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, perwakilan perusahaan, serta tamu undangan lainnya.

Usai pelaksanaan apel, pimpinan bersama unsur Forkopimda melakukan pemeriksaan kesiapan personel, sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla sebagai bentuk memastikan seluruh kekuatan siap diterjunkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Dalam amanatnya, pimpinan apel menyampaikan bahwa pelaksanaan apel siaga merupakan bentuk kesiapsiagaan seluruh elemen dalam menghadapi ancaman Karhutla sekaligus tindak lanjut Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.102/II/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla Provinsi Riau Tahun 2026.

Kabupaten Indragiri Hilir dinilai memiliki tingkat kerawanan Karhutla yang tinggi karena didominasi lahan gambut, terutama saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena Super El Nino yang meningkatkan risiko kekeringan dan potensi kebakaran.

Berdasarkan data yang dipaparkan, luas kebakaran di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan dari 340,75 hektare dengan 692 titik api pada 2023, menjadi 254,3 hektare dengan 534 titik api pada 2024, dan kembali turun menjadi 166,6 hektare dengan 304 titik api pada 2025. Namun hingga Agustus 2026, telah tercatat kebakaran seluas 204,1 hektare dengan 613 titik api, di mana Kecamatan Gaung menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak.

Melalui apel tersebut, seluruh instansi diingatkan untuk terus meningkatkan patroli, deteksi dini, koordinasi lintas sektor, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai bagian dari langkah preventif, Kapolda Riau melalui Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto juga menyerahkan bibit pohon kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, instansi terkait, dan masyarakat, serta membagikan maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah terjadinya Karhutla.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak.

Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga terganggunya aktivitas masyarakat," tegas Kapolres.

Kegiatan apel siaga berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif, menandai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Harga Kelapa Inhil Kian Melemah, Akademisi UNISI Bayu Fajar Susanto: Negara Harus Hadir Benahi Tata Niaga Petani

Fri, 07 Aug 2026 09:08:23 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Pelemahan harga kelapa yang terus terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menekan perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup pada komoditas tersebut. Kondisi ini dinilai tidak bisa lagi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan memerlukan kebijakan pemerintah yang mampu menciptakan tata niaga yang lebih adil bagi petani.

Ketua Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri (UNISI), Bayu Fajar Susanto, SE., MM, mengatakan anjloknya harga kelapa mencerminkan persoalan struktural dalam rantai pasok dan pemasaran komoditas. Menurutnya, panjangnya rantai distribusi dan minimnya transparansi menyebabkan posisi tawar petani semakin lemah.

"Kehadiran negara tidak boleh dimaknai hanya sebagai pemberian bantuan sosial ketika harga jatuh. Negara harus hadir melalui kebijakan yang mampu memperbaiki struktur pasar, mengawasi kondisi stok kelapa secara regional, serta menghadirkan regulasi tata niaga yang berpihak kepada petani," ujar Bayu.

Menurutnya, terdapat sedikitnya tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah.

Pertama, memperkuat kebijakan tata niaga dan pengelolaan stok kelapa. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu memiliki instrumen untuk mencegah praktik monopoli maupun oligopoli dalam pembentukan harga. Selain itu, diperlukan regulasi yang memberikan perlindungan melalui harga acuan agar petani tidak selalu menjadi pihak yang paling dirugikan ketika harga pasar bergejolak.

Kedua, mempercepat digitalisasi rantai pasok komoditas kelapa. Bayu menilai pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dan sistem informasi komoditas yang transparan sehingga petani maupun koperasi memiliki akses terhadap informasi harga dan pasar secara lebih terbuka. Dengan demikian, daya tawar petani dapat meningkat karena tidak lagi bergantung pada satu jalur pemasaran.

Ketiga, mempercepat hilirisasi industri kelapa di Inhil. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa pembiayaan, peralatan, pendampingan, hingga akses pasar bagi pelaku usaha berbasis produk olahan kelapa. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penjualan kelapa bulat.

Bayu menegaskan bahwa potensi besar Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu kawasan perkebunan kelapa terbesar di dunia harus diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petaninya.

"Identitas Inhil sebagai hamparan kelapa terluas di dunia akan kehilangan maknanya apabila para petani sebagai pelaku utama justru tidak menikmati kesejahteraan. Jika negara hadir melalui kepastian kebijakan, pembenahan struktur pasar, dan dukungan terhadap inovasi serta digitalisasi sektor pertanian, maka pelemahan harga tidak lagi menjadi siklus penderitaan yang terus berulang setiap tahun," pungkasnya.

Profesi Advokat Diduga Dilecehkan Saat Jalankan Tugas, PERADI, TPPA, dan IKADIN Desak Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Fri, 07 Aug 2026 07:51:37 +0700

Nusaperdana.com, Pekanbaru - Dugaan tindakan intimidasi dan pelecehan terhadap profesi advokat saat menjalankan tugas pendampingan hukum memantik reaksi keras dari organisasi advokat di Riau. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di area parkir RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, kini telah dilaporkan ke Polresta Pekanbaru dan didorong agar diusut secara tuntas.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi tanggal 6 Agustur 2026, pelapor melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 02.30 WIB di kawasan Jalan Hangtuah, tepatnya di area parkir RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru.

Dalam laporannya, advokat tersebut menyatakan sedang menjalankan tugas sebagai penerima kuasa dari seorang debitur pembiayaan untuk memberikan pendampingan hukum terkait upaya penarikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2019.

Saat berupaya mempertahankan hak kliennya agar kendaraan tidak diderek sebelum persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum, ia mengaku mendapat intimidasi. Pelapor menyebut dirinya diduga ditarik, didorong hingga jaket yang dikenakannya robek. Selain itu, ia juga mengaku direkam menggunakan telepon genggam serta dituduh melakukan penggelapan kendaraan dan pemalsuan identitas mobil.

Pelapor menilai tindakan tersebut tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga diduga merendahkan dan melecehkan profesi advokat yang sedang menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum. Atas dasar itu, ia melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Pekanbaru agar diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Kasus tersebut langsung mendapat perhatian dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru. Ketua PBH PERADI Pekanbaru, Syahidila Yuri, mengecam keras dugaan tindakan arogan yang dilakukan sejumlah pihak yang disebut sebagai debt collector terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.

Menurut Syahidila Yuri, advokat merupakan penegak hukum yang dilindungi undang-undang sehingga setiap bentuk intimidasi, ancaman, pelecehan terhadap profesi maupun upaya menghalangi pelaksanaan tugas advokat harus diproses secara hukum.

"Pada prinsipnya kami mengecam sikap debt collector yang diduga arogan dan merendahkan profesi advokat dalam menjalankan tugasnya. Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa ini hingga ke perusahaan yang memberikan tugas kepada debt collector tersebut," tegas Syahidila Yuri, Kamis (6/8/2026).

Ketua PERADI Pekanbaru, Iwat Endri, SH., MH., juga menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik premanisme yang mengintimidasi maupun merendahkan martabat profesi advokat. Ia meminta setiap dugaan intimidasi dan penghalangan terhadap advokat diproses secara profesional sesuai ketentuan hukum.

Sebagai bentuk solidaritas profesi, Tim Pembela Profesi Advokat (TPPA) PERADI Pekanbaru yang beranggotakan sekitar 150 advokat menyatakan siap memberikan pendampingan hukum serta mengawal penanganan perkara hingga tuntas.

Sikap senada disampaikan DPC IKADIN Pekanbaru yang mengecam segala bentuk premanisme, intimidasi, ancaman maupun pelecehan terhadap profesi advokat. Organisasi tersebut menegaskan advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum yang wajib memperoleh perlindungan negara dan mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.

Desakan tersebut sejalan dengan komitmen Kapolda Riau, Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., yang sejak menjabat pada Maret 2025 menegaskan tidak ada ruang bagi praktik premanisme di Provinsi Riau. Lulusan Akademi Kepolisian 1996 itu memiliki pengalaman panjang di bidang reserse, pernah bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya hingga Densus 88 Antiteror Polri, sebelum dipercaya memimpin Polda Riau.

Rekam jejak tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memimpin penegakan hukum di Riau, khususnya dalam menghadapi kejahatan jalanan, kejahatan terorganisir, tindak pidana narkotika, hingga berbagai bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Komitmen Polda Riau dalam menciptakan rasa aman diharapkan tercermin melalui penanganan setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan berkeadilan, termasuk dugaan intimidasi terhadap advokat yang tengah menjalankan tugas profesinya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak perusahaan pembiayaan, pihak yang disebut dalam laporan, maupun aparat penegak hukum terkait kronologi dan substansi dugaan peristiwa tersebut. Berita ini akan diperbarui setelah diperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.

Kepala UPT Samsat Bengkalis Datangi PWI, Sampaikan Permintaan Maaf atas Polemik Konfirmasi Wartawan

Thu, 06 Aug 2026 23:26:08 +0700

Nusaperdana.com,Bengkalis--Polemik yang sempat mencuat terkait respons Kepala UPT Samsat (Pengelolaan Pendapatan) Bengkalis, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, terhadap permintaan konfirmasi wartawan akhirnya berakhir dengan langkah klarifikasi dan permintaan maaf secara langsung, Kamis (6/8/2026).

Kepala UPT Samsat Bengkalis, Zulham Putra, mendatangi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bengkalis, Adi Putra, serta sejumlah wartawan untuk menyampaikan permohonan maaf atas ucapan yang disampaikannya melalui pesan WhatsApp sehari sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut, Zulham mengakui ucapannya telah menimbulkan kesalahpahaman dan menyampaikan permintaan maaf kepada insan pers.

“Dengan ini saya, Kepala UPT Samsat (Pengelolaan Pendapatan) Bengkalis, Bapenda Provinsi Riau, Zulham Putra, menyatakan permohonan maaf atas apa yang saya sampaikan melalui pesan WhatsApp,” ujar Zulham.

Ia menegaskan bahwa pesan yang dikirimkan kepada wartawan sama sekali tidak bermaksud merendahkan ataupun melecehkan profesi wartawan.

Menurutnya, saat itu dirinya hanya berharap diberikan waktu untuk mempersiapkan data dan bahan yang diminta media agar informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar akurat.

“Saya baru dua bulan menjabat sebagai Kepala UPT Samsat. Selama dua bulan ini fokus melakukan evaluasi internal. Wartawan adalah mitra strategis UPT Samsat Bengkalis,” katanya.

Zulham juga berharap hubungan baik antara UPT Samsat Bengkalis dengan insan pers tetap terjalin sehingga informasi pelayanan kepada masyarakat dapat tersampaikan secara maksimal.

Ketua PWI Kabupaten Bengkalis, Adi Putra, menyambut baik itikad Kepala UPT Samsat Bengkalis yang memilih datang langsung menemui wartawan untuk menyampaikan permohonan maaf.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus menunjukkan komitmen membangun komunikasi yang lebih baik antara pejabat publik dan media.

“Hubungan UPT Samsat Bengkalis selama ini sangat baik. Kami mengapresiasi karena Pak Zulham datang langsung menyampaikan permohonan maaf. Ini menunjukkan adanya niat baik untuk memperbaiki komunikasi ke depan,” ujar Adi Putra.

Ia menegaskan media merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Sebagus apa pun kinerja sebuah instansi, tanpa publikasi tentu masyarakat tidak akan mengetahuinya. Karena itu sinergi pemerintah dengan media harus terus dijaga,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir mendampingi Ketua PWI Bengkalis, TSM Iqbal dari RRI.co.id, Didik Purwanto dari Riauterkini.com, Muhammad Natsir dari Tribun Pekanbaru, pengacara Sukardi serta Indra Jet dari Rakyat45.com.

Sebelumnya, respons Zulham Putra kepada tiga wartawan melalui pesan WhatsApp menuai sorotan. Saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang sedang digelar Pemerintah Provinsi Riau selama Agustus 2026, jawaban yang diberikan dinilai tidak menjawab substansi pertanyaan dan dianggap menutup ruang informasi publik.

Peristiwa tersebut sempat mendapat perhatian dari PWI Bengkalis yang mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi oleh pejabat publik, terutama terkait program pelayanan masyarakat.

Dengan adanya permohonan maaf secara langsung tersebut, polemik yang sempat terjadi diharapkan menjadi pembelajaran bersama agar komunikasi antara pejabat publik dan insan pers semakin terbuka, profesional, serta mengedepankan semangat pelayanan informasi kepada masyarakat.(Release PWI Bengkalis)

Hot spot di Kempas, Lahan Gambut 10 Hektare Berhasil Dikendalikan

Thu, 06 Aug 2026 19:38:00 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung upaya pemadaman dan pendinginan titik api yang terpantau melalui Satelit Aplikasi Dashboard Lancang Kuning di Dusun Mekar Jaya, Desa Kerta Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu melibatkan sinergi lintas instansi, di antaranya Polri, TNI, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), pemerintah kecamatan dan desa, serta unsur masyarakat dan pihak perusahaan. Turut hadir Camat Kempas H. Zakaria, S.P., M.Si., Kapolsek Kempas IPTU Hendrizal, S.I.P., M.H., Kapolsek Tempuling IPTU Jimmi Tobing, S.H., Danramil 03/Tempuling LETTU ARM Muchazzar, beserta pejabat utama Polres Inhil.

Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, kebakaran terjadi di lahan masyarakat dengan luas sekitar 10 hektare yang didominasi tanah gambut dan semak belukar di wilayah dataran rendah. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta mencari pihak yang bertanggung jawab.

Sebanyak 89 personel diterjunkan dalam operasi tersebut, terdiri dari personel Polri, BPBD, TNI, MPA, perangkat desa, masyarakat, dan karyawan perusahaan. Tim juga didukung berbagai peralatan, seperti mesin pompa air, selang pemadam, kendaraan roda dua dan roda empat, serta speedboat guna menjangkau lokasi yang cukup jauh.

Di lapangan, petugas melakukan pemadaman langsung pada titik api, pendinginan di area sekitar kebakaran, patroli, pemetaan arah pendinginan, serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, di antaranya tiupan angin yang cukup kencang, kondisi semak belukar yang lebat, serta lokasi titik api yang berjarak sekitar 20 kilometer dari Kantor Desa Kerta Jaya.

Meski demikian, berkat kerja sama seluruh unsur yang terlibat, titik api berhasil dipadamkan. Saat ini, lokasi kebakaran hanya menyisakan asap sehingga petugas telah menyelesaikan proses pendinginan untuk mencegah munculnya kembali kobaran api.

Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif. Polres Indragiri Hilir menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H.:mengatakan bahwa
Penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Kempas merupakan tanggung jawab bersama. Alhamdulillah, berkat sinergi Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, perusahaan, dan seluruh elemen masyarakat, titik api berhasil dikendalikan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh personel yang telah berjibaku di lapangan hingga proses pemadaman dan pendinginan dapat diselesaikan."

Namun demikian, kami tidak akan berhenti sampai di sini. Polres Indragiri Hilir akan terus melakukan patroli, pemantauan hotspot, serta penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran dan menindak tegas siapa pun yang terbukti dengan sengaja melakukan pembakaran lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku."ujar Kapolres.

Kapolres Inhil juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Selain melanggar hukum, tindakan tersebut dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi."

Apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas, Polsek terdekat, atau instansi terkait agar dapat ditangani dengan cepat. Mari bersama-sama menjaga Indragiri Hilir tetap hijau, aman, dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan."tutup Kapolres.

PBH PERADI Pekanbaru Kecam Dugaan Arogansi Debt Collector terhadap Advokat, Desak Aparat Usut Tuntas

Thu, 06 Aug 2026 19:31:45 +0700

Nusaperdana.com, Pekanbaru - Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru mengecam keras dugaan tindakan arogan yang dilakukan sejumlah debt collector terhadap seorang advokat yang tengah menjalankan tugas memberikan pendampingan hukum kepada kliennya. PBH PERADI meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa tersebut, termasuk menelusuri pihak yang diduga memberikan penugasan kepada debt collector.

Ketua PBH PERADI Pekanbaru, Syahidila Yuri, menegaskan bahwa advokat merupakan profesi penegak hukum yang dilindungi undang-undang. Karena itu, setiap advokat harus dapat menjalankan tugas profesinya tanpa intimidasi maupun perlakuan yang merendahkan martabat profesi.

Menurut keterangan yang diterima PBH PERADI Pekanbaru, peristiwa itu bermula ketika seorang advokat menerima surat kuasa dari seorang debitur CIMB Niaga pada 16 Juli 2026. Klien tersebut sebelumnya menerima somasi terkait tunggakan angsuran satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2019.

Pada Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, kendaraan tersebut dibawa ke sebuah rumah sakit dan diparkir di area parkir. Sekitar pukul 19.00 WIB, pengemudi mobil menghubungi kuasa hukum setelah didatangi sejumlah orang yang diduga debt collector dan diminta menyerahkan kendaraan.

Pengemudi kemudian meninggalkan lokasi, sementara kuasa hukum mendatangi tempat kendaraan diparkir untuk memberikan pendampingan hukum kepada kliennya.

Setibanya di lokasi, kuasa hukum mengaku mendapati kendaraan telah dibuka secara paksa. Selain itu, sejumlah orang yang diduga debt collector disebut mengambil karcis parkir yang berada di dalam mobil dan berupaya menderek kendaraan tersebut.

Sebagai penerima kuasa yang sah dari debitur, advokat tersebut menyatakan keberatan atas upaya pengambilan kendaraan secara paksa. Ia kemudian berdiri di depan kendaraan untuk mencegah mobil dibawa sebelum persoalan tersebut diselesaikan sesuai mekanisme hukum.

Namun, berdasarkan keterangannya, ia justru diduga ditarik oleh beberapa orang yang berada di lokasi. Dalam waktu yang sama, seorang lainnya merekam video dan menyebut advokat tersebut melakukan penggelapan mobil.

PBH PERADI Pekanbaru menilai tuduhan tersebut berpotensi menggiring opini publik, padahal advokat yang bersangkutan berada di lokasi dalam kapasitas menjalankan tugas profesinya berdasarkan surat kuasa dari klien.

Syahidila Yuri berharap aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada advokat yang menjalankan tugas secara sah serta mengusut seluruh dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam peristiwa tersebut.

"Kami berharap aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum kepada advokat yang menjalankan tugas profesinya secara sah. Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak perusahaan pembiayaan, pihak yang disebut sebagai debt collector, maupun aparat penegak hukum terkait kronologi dan dugaan peristiwa tersebut. Berita ini akan diperbarui apabila terdapat tanggapan dari pihak-pihak terkait.

Tak Boleh Ada Ruang bagi Premanisme, DPC IKADIN Pekanbaru Minta Polda Riau Bertindak Tegas Lindungi Advokat

Thu, 06 Aug 2026 19:30:37 +0700

Nusaperdana.com, Pekanbaru - Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Pekanbaru menyatakan sikap tegas mengutuk segala bentuk premanisme, intimidasi, ancaman, maupun kekerasan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, termasuk terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya.

Sikap tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di ruang publik mengenai dugaan tindakan intimidasi dan praktik premanisme yang menjadi perhatian masyarakat.

Sekretaris DPC IKADIN Pekanbaru, Rais Hasan Piliang, menegaskan bahwa advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Karena itu, setiap advokat yang menjalankan tugas profesinya secara sah berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara.

"Profesi advokat memiliki fungsi konstitusional dalam memberikan bantuan hukum, membela hak-hak masyarakat, serta memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap keadilan. Setiap bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, atau tindakan premanisme terhadap advokat bukan hanya menyerang individu advokat, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem penegakan hukum," ujar Rais dalam keterangan pers, Kamis (6/8/2026).

Dalam pernyataan resminya, DPC IKADIN Pekanbaru menyampaikan lima poin sikap. Pertama, mengutuk segala bentuk premanisme, intimidasi, ancaman, maupun kekerasan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan pelaksanaan profesi advokat.

Kedua, mengajak seluruh masyarakat menyelesaikan setiap persoalan melalui mekanisme hukum serta menghindari tindakan main hakim sendiri.

Ketiga, mendesak Polda Riau untuk menindak tegas setiap dugaan tindak pidana premanisme sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.

Keempat, meminta aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya sesuai amanat Undang-Undang Advokat.

Kelima, mengajak seluruh organisasi advokat di Provinsi Riau untuk bersinergi menjaga marwah profesi sekaligus menciptakan iklim penegakan hukum yang aman, tertib, dan berkeadilan.

DPC IKADIN Pekanbaru juga menyatakan dukungan terhadap setiap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas premanisme, sepanjang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip negara hukum.

"Tidak boleh ada ruang bagi premanisme dalam negara hukum. Siapa pun yang melakukan intimidasi, ancaman, atau kekerasan harus diproses berdasarkan hukum. Negara wajib hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk kepada advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum," tegas DPC IKADIN Pekanbaru dalam pernyataannya.

Selain itu, DPC IKADIN Pekanbaru mengimbau seluruh advokat agar tetap menjalankan profesinya secara profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia. Para advokat juga diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengalami tindakan yang diduga merupakan intimidasi, ancaman, maupun tindak pidana.

"Advokat adalah penegak hukum. Melindungi advokat berarti menjaga tegaknya keadilan dan supremasi hukum," demikian penegasan DPC IKADIN Pekanbaru.

BKAD Inhil Gandeng Kejari Tertibkan dan Amankan Aset Daerah

Thu, 06 Aug 2026 12:51:22 +0700

Nusaperdana.com, Tembilahan – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Entry Meeting bersama Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka penertiban dan pengamanan aset daerah, Kamis 6 Agustus 2026.

Bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Kab. Indragiri Hilir, kegiatan yang dipimpin Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir, Sugito, SH., ini merupakan tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mengenai penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Feri Irawan menjelaskan, kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan tata kelola aset daerah agar lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fokus utama dalam tahap awal pelaksanaannya adalah penyelesaian tunggakan pelunasan hasil lelang kendaraan daerah tahun 2007 dan 2013 yang hingga kini belum diselesaikan oleh pemenang lelang.

Permasalahan tersebut merupakan salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau dengan total tunggakan mencapai Rp646.450.000 untuk 18 unit kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Melalui pendampingan Kejaksaan Negeri, proses penagihan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian hukum.

Selain penyelesaian tunggakan hasil lelang kendaraan, kerja sama tersebut juga menjadi dasar sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan dalam penertiban, pengamanan, penyelamatan, serta pemulihan aset daerah lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah maupun memerlukan pendampingan hukum.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Sugito, S.H., menegaskan bahwa Kejaksaan akan mengedepankan penyelesaian secara persuasif melalui jalur nonlitigasi.

"Apabila badan mengajukan permohonan, kami akan mengundang para pihak untuk melakukan negosiasi. Langkah awal yang ditempuh adalah penyelesaian secara nonlitigasi, namun hal itu tidak menutup kemungkinan menempuh jalur litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan," ujar Sugito.

Ia menambahkan, langkah hukum merupakan upaya terakhir karena perkara tersebut berkaitan dengan keuangan negara. Menurutnya, optimalisasi pengamanan aset daerah akan berkontribusi terhadap penyelamatan dan pemulihan keuangan negara.

Sugito juga menilai masih terdapat aset yang riwayat maupun status kepemilikannya belum dipahami secara utuh. Oleh karena itu, inventarisasi kembali seluruh aset daerah menjadi langkah penting untuk memastikan kejelasan status hukum setiap aset.

Melalui Entry Meeting ini, BKAD Kabupaten Indragiri Hilir bersama Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berharap implementasi Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan efektif sehingga mampu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan aset daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Menteri PU Dody Diserang Isu Bertubi-tubi, Diduga Kena Perlawanan Mafia Infrastruktur

Thu, 06 Aug 2026 09:00:00 +0700

JAKARTA - Nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak henti disorot lewat isu-isu negatif yang muncul silih berganti belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai hal itu bukan kebetulan, melainkan berkaitan langsung dengan langkah Dody membongkar tatanan lama di internal kementerian.

Volume pemberitaan seputar Dody, kata Trubus, tergolong sangat tinggi dalam waktu singkat, dan sebagian isinya bercampur dengan kabar yang belum jelas kebenarannya. Ia menilai gejala tersebut sebagai penguat dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan di Kementerian PU.

“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Di antara isu yang ramai menyeret nama Dody adalah rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dugaan penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, sampai persoalan mutasi pegawai. Pihak Dody dan Kementerian PU sudah lebih dulu membantah sekaligus mengklarifikasi berbagai tudingan tersebut.

Trubus meyakini pihak yang selama ini nyaman mengambil untung dari proyek-proyek infrastruktur adalah yang paling berpotensi berada di balik serangan itu. Ruang gerak mereka, menurutnya, kian terbatas sejak Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.

“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.

Namun Trubus mengakui dugaan serangan balik ini bukan kesimpulan final dan masih memerlukan pembuktian. Sampai sekarang belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody berasal dari satu jaringan yang sama.

Perlawanan Internal Jadi Salah Satu Dugaan

Menurut Trubus, sebagian isu yang beredar bisa jadi dihembuskan oleh kalangan lama di internal Kementerian PU yang merasa terganggu oleh langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.

Salah satu titik krusial dalam pembenahan itu adalah temuan indikasi keterlibatan pegawai dalam transaksi judi daring, merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.

Trubus menyebut pembenahan idealnya juga menyasar pejabat yang sudah bertahun-tahun menduduki posisi yang sama. Baginya, rotasi adalah cara memutus mata rantai kepentingan yang biasanya tumbuh subur ketika seseorang terlalu lama mengendalikan jabatan atau wilayah kerja tertentu.

“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.

“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.

Pejabat yang luput dari rotasi selama bertahun-tahun, kata Trubus, adalah pihak yang paling rentan merasa dirugikan, apalagi bila posisinya bersentuhan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek infrastruktur.

Sebagai ilustrasi, ia menyebut persoalan yang mencuat pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ sebagai preseden yang mesti dicegah agar tak terulang di masa kepemimpinan Dody.

Diduga Melibatkan Jaringan Pejabat dan Broker

Menurut Trubus, urusan merombak birokrasi tak bisa hanya bersandar pada kewenangan seorang menteri. Ia menilai Dody perlu membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan secara menyeluruh, sampai ke unit kerja paling bawah sekalipun.

“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.

Tim itu, kata dia, penting agar setiap keputusan rotasi maupun penindakan pegawai berlandaskan hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan — bukan sekadar dugaan semata.

Tim khusus tersebut juga bisa dipakai menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, mulai dari pola pemenang tender yang berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas pekerjaan di lapangan.

Trubus menegaskan mafia infrastruktur jarang beroperasi sendirian, melainkan bertahan lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, sampai kekuatan politik tertentu.

“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jaringan semacam itu kerap sudah bermain sejak tahap perencanaan proyek, dan indikasinya bisa dilihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak walau baru saja rampung.

Meski begitu, Trubus mengingatkan keberadaan mafia infrastruktur tetap perlu dibuktikan lewat penelusuran dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, dan keterlibatan pejabat yang punya kewenangan atas proyek terkait.

Ia meyakini pembersihan di tubuh Kementerian PU bukan hal mustahil, sepanjang ada kemauan politik yang kuat untuk menuntaskannya.

“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.

Trubus menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto krusial agar proses pembersihan tidak surut saat berhadapan dengan tekanan kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah melaporkan persoalan internal kementeriannya langsung kepada Prabowo.

“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.

Polres Inhil bersama Pemkab Inhil dan BKSDA Riau Perkuat Sinergi Tangani Gangguan Kera Liar di Tembilahan

Wed, 05 Aug 2026 19:09:56 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Polres Indragiri Hilir bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi dan pengumpulan data terkait penanganan gangguan satwa liar kera ekor panjang yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Tembilahan, Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 14.45 WIB di Kantor Lurah Tembilahan Kota.

Rapat tersebut dihadiri Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan BKSDA Provinsi Riau Bambang S., Kabag Ops Polres Inhil AKP Dr. Irwanto, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Jamaluddin, S.H., M.H., Kapolsek Tembilahan IPDA Ripal Indrawata, S.H., M.H., Camat Tembilahan Ary Syuria, S.E., M.Si., serta Lurah Tembilahan Hilir Budiono.

Dalam paparannya, Kapolres Inhil menyampaikan bahwa sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2026 telah terjadi 18 kasus penyerangan kera ekor panjang terhadap masyarakat di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hilir. Sebagian besar korban mengalami luka gigitan dan cakaran pada kepala, tangan, kaki, punggung, pinggul, hingga bagian tubuh lainnya sehingga harus menjalani perawatan medis, bahkan beberapa di antaranya memerlukan tindakan penjahitan dan operasi.

Serangan terjadi secara acak, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan sasaran warga yang sedang tidur, makan, bermain, beraktivitas maupun dalam kondisi lengah. Berdasarkan pemantauan, waktu serangan paling sering terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, 09.00 WIB, 13.00 WIB hingga menjelang sore sekitar pukul 17.00 WIB," jelas Kapolres.

Ia menambahkan, Polres Indragiri Hilir bersama TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari patroli, penyisiran lokasi, pengamanan masyarakat hingga koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, Camat Tembilahan Ary Syuria mengungkapkan bahwa hingga kini diperkirakan telah terjadi sekitar 20 kali aksi penyerangan dengan total 18 korban.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kecamatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah sekitar lokasi terdampak hingga hari Sabtu untuk mengurangi risiko terhadap anak-anak.

Ia juga menyebutkan ciri-ciri kera yang diduga sebagai pelaku, yakni bertubuh besar, berwarna abu-abu kekuningan, berekor panjang, memiliki motif menyerupai kalung di bagian leher serta terdapat bekas luka pada bagian pipi.

Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan telah melakukan identifikasi lokasi kemunculan satwa, penyisiran bersama lintas instansi, serta memasang perangkap di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur lintasan kera. Berdasarkan hasil pengamatan, satwa tersebut cenderung menyerang ketika korban sedang sendirian atau dalam kondisi lengah.

Perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., menjelaskan pihaknya tengah mengumpulkan data dan mengidentifikasi satwa berdasarkan keterangan saksi maupun korban. BKSDA juga akan membuat perangkap khusus berbahan besi dan jaring ikan yang dipasang di titik-titik yang diduga menjadi habitat dan jalur pergerakan kera.

Hasil rapat menyepakati peningkatan koordinasi seluruh instansi dalam penanganan gangguan satwa liar tersebut. BKSDA Provinsi Riau akan memimpin proses identifikasi, pemasangan perangkap dan evakuasi kera, sementara Polres Inhil bersama TNI serta instansi terkait tetap melaksanakan pengamanan dan penyisiran guna mencegah bertambahnya korban.

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan juga diminta terus mengimbau masyarakat agar tetap waspada serta segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui keberadaan satwa yang dimaksud.

Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan proses penangkapan kera dapat segera terlaksana sehingga situasi keamanan dan aktivitas masyarakat di Kecamatan Tembilahan kembali berjalan normal.

Satpolairud Polres Inhil Hadir di Seberang Tembilahan, Nelayan Terima Bantuan dan Bibit Mangrove dalam Ekspedisi Merah Putih Presisi

Wed, 05 Aug 2026 17:26:00 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Indragiri Hilir kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat pesisir melalui kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau yang dilaksanakan di Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu dipimpin Kanit Patroli Satpolairud Polres Indragiri Hilir, IPDA Fadhil Ananta Raishan, S.H., M.H., bersama Dan Pos TNI AL Tanjung Datuk Tembilahan Kapten Laut M. Surya, Ka Pos Sandar Basarnas Tembilahan Rio Putra, perwakilan KSOP Kelas IV Tembilahan Asrul, serta personel Satpolairud Polres Indragiri Hilir.

Dalam suasana penuh kebersamaan, tim gabungan menyerahkan berbagai bantuan kepada para nelayan sebagai bentuk kepedulian sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.2026.

Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, Bendera Merah Putih, lampu kelap-kelip atau lampu tanda untuk meningkatkan keselamatan nelayan saat melaut pada malam hari, serta bibit mangrove guna mendukung pelestarian kawasan pesisir sebagai bagian dari program Green Policing Polda Riau.

Selain menyerahkan bantuan, personel juga mengajak masyarakat pesisir untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut, menjaga persatuan, serta berperan aktif dalam melestarikan lingkungan pesisir melalui penanaman mangrove.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Polri, TNI AL, Basarnas, dan KSOP dalam menghadirkan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para nelayan di wilayah pesisir Indragiri Hilir.

Melalui Ekspedisi Merah Putih Presisi, Polda Riau berharap kehadiran negara dapat terus dirasakan hingga ke pelosok dan kawasan pesisir, sekaligus mempererat hubungan antara aparat dengan masyarakat.

PT Astra International Tbk Jaga Kinerja Otomotif dan Jasa Keuangan di Semester I 2026

Wed, 05 Aug 2026 17:26:00 +0700

PT Astra International Tbk (Astra) berhasil menjaga pertumbuhan dua bisnis utamanya, Otomotif dan Jasa Keuangan, sepanjang semester I 2026 meski bisnis Solusi Pertambangan dan Alat Berat tertekan.

Laba bersih Otomotif tumbuh 9 persen menjadi Rp5,9 triliun, sedangkan Jasa Keuangan naik 6 persen menjadi Rp4,6 triliun. Presiden Direktur Astra Rudy menyebut hasil ini mencerminkan daya tahan Grup.

"Pada semester pertama 2026, Grup mencatat peningkatan kontribusi dari bisnis Otomotif dan Jasa Keuangan. Namun, penurunan kontribusi dari bisnis Solusi Pertambangan & Alat Berat mengakibatkan penurunan laba bersih Grup secara keseluruhan," ujar Rudy dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Pendapatan bersih konsolidasian Rp157,9 triliun, turun 3 persen dari Rp162,9 triliun. Laba bersih tanpa non-recurring items Rp14,9 triliun, turun 7 persen dari Rp16 triliun. Setelah pos nonberulang Rp2,4 triliun, laba bersih final Rp12,5 triliun. Laporan per 30 Juni 2026 belum diaudit, sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Otomotif dan Komponen Tumbuh

Penjualan mobil nasional naik 16 persen menjadi 437.000 unit, mobil Astra naik 10 persen, pangsa pasar 51 persen, Toyota dan Daihatsu tetap terdepan. Motor nasional naik 1 persen menjadi 3,1 juta unit, motor Honda naik 1 persen pangsa 77 persen.

Laba divisi Komponen melonjak 23 persen menjadi Rp921 miliar. Divisi Mobilitas: mobil bekas naik 4 persen menjadi 15.700 unit, kendaraan kontrak naik 13 persen menjadi 29.200 unit.

Pembiayaan Baru dan Asuransi

Pembiayaan konsumen baru naik 10 persen menjadi Rp61,8 triliun. Pembiayaan motor Rp2,4 triliun (+4%), mobil Rp1,2 triliun (+6%), alat berat Rp8,1 triliun (+1%) laba Rp130 miliar (+11%). Asuransi naik 7 persen menjadi Rp906 miliar.

Segmen Lain-lain naik 31 persen menjadi Rp1,6 triliun ditopang agribisnis dan properti. Solusi Pertambangan dan Alat Berat turun 46 persen menjadi Rp2,7 triliun akibat minimnya penjualan emas Martabe dan penurunan kuota batu bara RKAB. Martabe sempat berhenti awal 2026, aktif kembali kuartal II.

Buyback Rp10 Triliun

Astra dan PT United Tractors Tbk (UT) siapkan dana Rp10 triliun untuk buyback. "Astra telah mengumumkan program pembelian kembali saham baru hingga Rp8 triliun untuk 12 bulan ke depan, yang telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 17 Juli 2026. Selain itu, UT juga mengumumkan program pembelian kembali saham baru hingga Rp2 triliun untuk tiga bulan ke depan," ujar Rudy.

Buyback sebelumnya Rp7,4 triliun rampung November 2025-Juni 2026. Astra jalankan MSOP Juli 2026, sejalan Strategy Roadmap baru sejak Mei 2026 yang fokus tiga bisnis inti dengan pilar Focus, Clarity, Discipline, Commitment.

"Di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, kami tetap fokus untuk menjalankan strategi korporasi kami yang baru. Kami yakin terhadap keunggulan operasional, resiliensi dan kekuatan neraca keuangan Astra, yang didukung oleh alokasi modal yang disiplin dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis," kata Rudy.

Aset bersih per saham Rp5.763 (+1%), ekuitas pemilik entitas induk naik 1 persen menjadi Rp230,1 triliun.

PT Astra International Tbk Rilis 12 Pemenang Astranauts 2026, Kejar Efisiensi Bisnis lewat AI

Wed, 05 Aug 2026 16:28:00 +0700

PT Astra International Tbk (Astra) merilis 12 pemenang program inovasi digital Astranauts 2026. Para pemenang dari kategori Product Track dan Idea Track menghadirkan solusi digital untuk mempercepat transformasi bisnis dan efisiensi operasional Grup Astra.

Penghargaan diserahkan dalam Awarding dan Astranauts Conference 2026, Selasa (28/7/2026). Astranauts 2026 memasuki penyelenggaraan kelima dengan tema "ACCELERATE 2026: From Pilot to Business Transformation, Boosting Efficiency and Unlocking New Value".

"Astranauts merupakan wujud komitmen Astra dalam membangun ekosistem inovasi digital yang mampu menjawab tantangan bisnis nyata. Kami percaya bahwa teknologi tidak hanya menghadirkan efisiensi operasional, tetapi juga mempercepat transformasi bisnis dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Melalui Astranauts, kami berharap semakin banyak solusi digital yang dapat diimplementasikan dan berkembang bersama Grup Astra untuk memberikan dampak positif bagi dunia usaha maupun ekosistem digital Indonesia," ujar Direktur Astra Santosa.

Peserta melewati seleksi, pembimbingan, hingga presentasi final di hadapan dewan juri pada Demo Day, membawa teknologi AI, IoT, hingga kecerdasan geospasial.

Rincian Pemenang di Lima Business Challenge

Astranauts 2026 menghadirkan business challenge dari PT Astra Honda Motor (AHM), PT Federal International Finance (FIFGROUP), PT Kalimantan Prima Persada (KPP Mining), PT Pamapersada Nusantara (PAMA), serta PT Astra International Tbk-UD Trucks Sales Operation (Astra UD Trucks), ditambah Cross-Industry Challenge lintas sektor. Setiap tantangan memiliki dua kategori: Product Track dan Idea Track.

Di AHM, Graymatics MotoVision meraih Best Finalist Product Track dengan platform AI vision yang mengubah kamera pabrik sepeda motor menjadi sistem inspeksi kualitas dan keselamatan waktu nyata, sedangkan MotoSphare meraih Idea Track dengan platform energi prediktif berbasis IoT.

Di FIFGROUP, Farmacare meraih Product Track dengan ekosistem transaksi apotek-distributor-lembaga keuangan, dan Yu Ai Ai meraih Idea Track dengan platform akuisisi berbasis AI scoring untuk peminjam UMKM.

Di KPP Mining, AssetFindr meraih Product Track dengan platform Tire and Asset Intelligence berbasis IoT, dan DIGVISION ASTRATECH meraih Idea Track dengan sistem kecerdasan armada tambang berbasis AI.

Di PAMA, Y3 Technologies meraih Product Track dengan pemantauan operasional AI vision dan control tower terpusat, dan Suhat Pride meraih Idea Track dengan sistem Machine Guidance berbasis GNSS RTK dan IMU.

Di Astra UD Trucks, UDCare meraih Product Track dengan platform Digital Aftersales Ecosystem, dan Mycelia meraih Idea Track dengan platform keamanan kargo cerdas berbasis SaaS.

Pada Cross-Industry Challenge, GISACT meraih Product Track dengan kecerdasan geospasial berbasis AI didukung lebih dari 60 publikasi internasional Q1, dan Alkahvi meraih Idea Track dengan sistem AIoT pemantau kesehatan lewat sensor jari.

Hadiah dan Dewan Juri

Para pemenang memperoleh hadiah uang tunai dan kesempatan berkolaborasi dengan Grup Astra, sementara pemenang Idea Track berkesempatan bergabung dengan Astra Career Community.

Penilaian dilakukan enam dewan juri: I Wayan Wisnu Anantawijaya (Division Head Academy, Technology, & New Venture Astra), Sukrisno (Chief Management Expert PAMA), Cicilia Tri Hapsariningtyas (FINATRA Division Head FIFGROUP), Satya Patmana Yoga (Plant Karawang Division Head AHM), Moses Giovanni Kosasih (COO Astra UD Trucks), dan Wahyu Adhi Aribowo (HCGS General Manager PT Kalimantan Prima Persada).

Astranauts Conference 2026 turut menghadirkan pembicara Gita Wirjawan, Raditya Dika, Anthony Amni, Gaery Undarsa, dan Daniel Minardi, dilengkapi Digital & Technology Exhibition. Program sejak 2022 ini didukung Amazon Web Services (AWS), Berca Hardayaperkasa, ASUS, dan mitra strategis lainnya, sejalan dengan komitmen Sejahtera Bersama Bangsa dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Bung Boboy: Anjloknya Harga Kelapa Harus Dijawab dengan Kebijakan Nasional

Wed, 05 Aug 2026 13:33:54 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Aktivis Kabupaten Indragiri Hilir, Saipudin Ikhwan, S.I.Kom., M.A., yang akrab disapa Bung Boboy, menilai anjloknya harga kelapa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia harus segera dijawab melalui kebijakan nasional yang mampu melindungi petani.

Menurutnya, persoalan ini bukan hanya dirasakan oleh petani di Indragiri Hilir, tetapi juga di berbagai sentra produksi kelapa di Indonesia. Namun, dampaknya akan lebih berat bagi daerah yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor perkelapaan, seperti Kabupaten Indragiri Hilir.

"Pemerintah daerah bersama DPRD telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. Kini saatnya kebijakan nasional benar-benar hadir dan dirasakan oleh daerah-daerah sentra kelapa," ujarnya.

Bung Boboy mengapresiasi berbagai program pemerintah pusat di sektor perkelapaan. Namun, ia berharap implementasinya lebih tepat sasaran sehingga mampu menjawab persoalan yang dihadapi petani saat ini.

Ia pun mengusulkan Tiga Agenda Nasional Penyelamatan Petani Kelapa. Pertama, membentuk skema perlindungan atau stabilisasi harga ketika harga kelapa mengalami penurunan tajam. Kedua, mempercepat pembangunan industri hilirisasi di daerah sentra produksi agar nilai tambah dinikmati masyarakat setempat. Ketiga, memperluas akses pasar, baik domestik maupun ekspor, sehingga hasil panen petani memiliki kepastian penyerapan dan daya saing yang lebih baik.

Selain itu, Bung Boboy berharap anggota DPRD Provinsi Riau dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau terus mengawal aspirasi masyarakat agar menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Yang dibutuhkan petani bukan sekadar solusi sesaat, tetapi kebijakan yang mampu memperkuat sektor perkelapaan Indonesia dalam jangka panjang. Kelapa merupakan komoditas strategis nasional, sehingga kesejahteraan petaninya juga harus menjadi perhatian nasional," pungkasnya.

Air Mata Korban Serangan Monyet Belum Kering, YBM PLN UP3 Rengat dan PW IWO Riau Hadir Membawa Harapan

Tue, 04 Aug 2026 23:22:35 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Di tengah duka yang masih menyelimuti warga Kelurahan Tembilahan Hilir akibat rentetan serangan monyet liar, kepedulian hadir dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan yang berkolaborasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau serta Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Indragiri Hilir.

Kolaborasi kemanusiaan tersebut diwujudkan dengan penyaluran 15 paket sembako kepada 15 kepala keluarga yang menjadi korban dugaan serangan monyet liar di Kelurahan Tembilahan Hilir, Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Penyerahan bantuan dihadiri Manager PLN ULP Tembilahan Sabur Januardi, Ketua PW-IWO Provinsi Riau Muridi Susandi, Lurah Tembilahan Hilir Budiono, SP, Andi bhabinkamtibmas kelurahan Tembilahan hilir, serta puluhan anggota IWO Kabupaten Indragiri Hilir yang turut mendampingi penyaluran bantuan kepada para korban.

Manager PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian YBM PLN kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

"Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan menjadi penyemangat bagi mereka untuk segera pulih dari musibah yang dialami," ujarnya.

Ketua PW-IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, menyampaikan apresiasi kepada YBM PLN UP3 Rengat yang telah bersinergi bersama IWO dalam menghadirkan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Menurutnya, kolaborasi tersebut membuktikan bahwa kepedulian sosial akan semakin kuat ketika dunia usaha, lembaga sosial, dan insan pers bersatu membantu masyarakat yang sedang membutuhkan.

Lurah Tembilahan Hilir, Budiono, SP, turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada YBM PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan, PW-IWO Provinsi Riau, dan PD-IWO Kabupaten Indragiri Hilir atas perhatian serta kepedulian yang diberikan kepada warganya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat yang hingga kini masih hidup dalam kewaspadaan akibat kemunculan monyet liar.

Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang diduga menjadi korban serangan monyet di Kelurahan Tembilahan Hilir telah mencapai 15 orang. Kondisi tersebut memunculkan kepedulian berbagai pihak untuk bergotong royong membantu para korban, baik melalui dukungan moril maupun bantuan kemanusiaan.

Melalui kolaborasi ini, YBM PLN UP3 Rengat dan IWO berharap semangat kebersamaan serta kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga para korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah yang sedang mereka alami.

Rombongan Guru Besar Fakultas Teknik UI Sambangi Tembilahan, Bahas Penguatan Layanan Kesehatan Bayi Prematur

Tue, 04 Aug 2026 21:16:25 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Rombongan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) mengunjungi Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam rangka program Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyerahan hibah satu unit Inkubator Grashof kepada Persaudaraan Muslimah (PD Salimah) Kabupaten Indragiri Hilir, Minggu (2/8/2026).

Program ini dikelola melalui Yayasan Bayi Prematur Indonesia (YABAPI) sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan bagi bayi prematur dan bayi berat badan lahir rendah (BBLR).

Inkubator Grashof diantarkan langsung oleh inovatornya, Prof. Dr. Ir. Raldi Artono Koestoer, DEA, bersama tim FTUI yang terdiri atas Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng., Assoc. Prof. Farizal, Ph.D., Prof. Ir. Purnomo Sidi Priambodo, M.Sc., Ph.D., serta Arbi Riantono, S.T., M.T.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Mohammad Wahyudin, S.Pd., menginisiasi silaturahmi dan diskusi bersama yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dr. Udin Syafriudin, M.Kes., Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan dr. H. Firman Nurdiansyah, M.Ked., Sp.THT-KL., M.M., Komisioner Baznas Kabupaten Indragiri Hilir Ustadz Subagio, Lc., tokoh pemuda Saipudin Ikhwan, S.I.Kom., M.A., serta akademisi Universitas Islam Indragiri (UNISI), yaitu Khairul Ihwan, M.T., Bayu Fajar, M.M., Syafrinadina, M.M., dan Asniati Bindas, M.M.

Diskusi membahas penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya penanganan bayi prematur, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, rumah sakit, dan organisasi masyarakat dalam menghadirkan inovasi teknologi yang bermanfaat.

Prof. Raldi menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan berharap kerja sama pengabdian kepada masyarakat dapat terus berlanjut melalui berbagai inovasi lainnya.

Sementara itu, Mohammad Wahyudin menyampaikan terima kasih atas kepedulian FTUI. Menurutnya, kebutuhan inkubator bayi di fasilitas kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir masih cukup tinggi sehingga kolaborasi seperti ini sangat dibutuhkan.

Prof. Raldi menjelaskan bahwa Inkubator Grashof dirancang lebih sederhana, hemat energi, portabel, dan dapat digunakan sebagai perawatan lanjutan bagi bayi BBLR, termasuk di rumah. Dengan konsumsi daya sekitar 50 watt dan memanfaatkan prinsip konveksi alami (natural convection), alat ini mampu menjaga suhu tetap stabil sehingga aman dan nyaman bagi bayi prematur.

Proyek Rumah Eks Pejuang Timtim Dibiayai APBN Rp400 Miliar, Kejati NTT Selidiki Dugaan Penyimpangan

Tue, 04 Aug 2026 14:57:00 +0700

JAKARTA — Proyek pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022-2024 senilai sekitar Rp400 miliar, kini diselidiki Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) atas dugaan penyimpangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT mengatakan kasus tersebut masih berada pada tahap penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana.

"Kasusnya masih penyelidikan. Masih didalami adanya potensi pidana dalam perkara tersebut," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT.

Penyelidikan turut mendalami kemungkinan keterlibatan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, yang sebelumnya telah diperiksa Kejaksaan Agung terkait proyek tersebut, meski penanganan perkaranya tetap berada di Kejati NTT.

"Terkait peran Wamen PU masih didalami. Dimungkinkan untuk dipanggil kembali tergantung kebutuhan penyidik nantinya," ujarnya.

Penyelidikan bermula dari temuan kerusakan pada sejumlah rumah yang dibangun bagi eks pejuang Timtim, sebagian bahkan dilaporkan ambruk sebelum diserahterimakan kepada penerima manfaat. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTT Ridwan Sujana Angsar mengatakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan menemukan sedikitnya 54 rumah rusak hingga ambruk.

"Informasi dari Irjen, kerusakan ada 54 rumah yang ambrol," ujar Ridwan, Rabu (4/6/2025).

Untuk memastikan penyebab kerusakan, Kejati NTT menggandeng tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) guna menguji kualitas bangunan sekaligus menghitung potensi kerugian keuangan negara. Penyidik juga telah meminta keterangan lebih dari 20 saksi terkait proyek yang dikerjakan tiga BUMN — PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, dan PT Adhi Karya.

Perkara ini turut menjadi perhatian Komisi Kejaksaan RI, yang pada Juli 2025 meninjau lokasi pembangunan dan meminta Kejati NTT mengusut dugaan penyimpangan secara profesional, transparan, dan tuntas. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, dan penyidik masih menunggu hasil kajian teknis sebelum menentukan kelanjutan penanganan perkara.

Sumber: rmol.id

Lima Pekerja Bangunan Dibunuh OPM, Komisi XIII: Negara Harus Jamin Rasa Aman bagi Pekerja Sipil

Mon, 03 Aug 2026 22:06:15 +0700

Nusaperdana.com, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion mengecam pembunuhan lima pekerja bangunan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Ahad (2/8/2026). Ia menegaskan negara wajib menjamin keamanan warga sipil yang bekerja di wilayah rawan konflik.

"Pembunuhan warga sipil ini bukan pertama kali terjadi di wilayah konflik seperti Papua. Warga sipil yang tak tahu menahu selalu menjadi korban. Mau sampai kapan konflik ini terus terjadi dan mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik? Kami meminta pemerintah benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga sipil yang bekerja di Papua," kata Mafirion di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Mafirion mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sekaligus mendapatkan perlindungan dan keselamatan saat menjalankan pekerjaannya. Menurutnya, para pekerja bangunan yang bertugas di wilayah konflik tidak seharusnya dibayangi rasa takut akan ancaman kekerasan.

"Rasa aman dalam bekerja merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara tidak boleh membiarkan para pekerja sipil yang sedang mencari nafkah justru menjadi sasaran kekerasan. Jika keselamatan mereka tidak terjamin, siapa yang berani bekerja membangun Papua?" ujarnya.

Ia mengingatkan, serangan terhadap pekerja sipil tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak luas terhadap percepatan pembangunan di Papua. Para pekerja yang menjadi korban merupakan warga sipil yang sedang membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

"Apabila para pekerja sipil terus menjadi sasaran, maka proyek-proyek pembangunan akan terganggu bahkan bisa terhenti. Akibatnya, masyarakat Papua yang justru akan dirugikan karena akses jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya menjadi terlambat atau bahkan mandek. Keamanan pekerja adalah syarat utama agar pembangunan dapat berjalan," tegasnya.

Penyerangan terjadi di kamp PT SHJ, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Para pelaku menyerang saat para pekerja sedang beristirahat. Kelima korban merupakan warga sipil yang tengah mengerjakan proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Karena itu, Mafirion meminta pemerintah tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja sipil yang bertugas di daerah rawan konflik. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih komprehensif melalui penguatan pengamanan di lokasi proyek, pemetaan wilayah rawan, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaksana proyek, serta evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan bagi para pekerja.

"Kami meminta TNI dan Polri segera menangkap para pelaku dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di saat yang sama, pemerintah harus memiliki skema perlindungan yang jelas bagi pekerja sipil di wilayah konflik. Negara tidak boleh kalah dalam memberikan rasa aman kepada warganya yang sedang membangun masa depan Papua," pungkasnya.

Mampukah Kajari Bengkalis Yang Baru Ade Indrawan Memberikan Kepastian Hukum terhadap Perkara Tambak Udang Yang Terkendala

Sat, 01 Aug 2026 19:13:20 +0700

Nusaperdana.com,Bengkalis—Adanya Rotasi Kepemimpian ditubuh Kajari Bengkalis salah satu Pergantian Kepala Kejaksaan Saat ini Kajari Bengkalis Masih dipimpin oleh Nadda Lubis, S.H., M.H. dana Akan di serahkan kepada Ade Indrawan,Sabtu (01/08/2026).

Dengan ada Pergantian tersebut diharapkan akan membawa wajah baru ke tengah sejumlah pekerjaan rumah penegakan hukum di Bengkalis. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah perkara dugaan korupsi pengelolaan tambak udang yang hingga kini belum berujung pada penetapan tersangka.

Ade Indrawan ditetapkan Kejaksaan Agung melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026, Ia mendapatkan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis dalam gelombang mutasi 90 orang Kajari.

Penetapan Ade Indrawan menjadi sorotan karena ia datang ketika sejumlah persoalan hukum di Bengkalis masih membutuhkan kepastian hukum.

Salah satunya perkara tambak udang yang telah masuk tahap penyidikan. Hingga pemberitaan pada Juni 2026, Kejari Bengkalis disebut belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, meski penyidikan telah berjalan sejak Oktober 2024.

Masyarakat masih mengamati Perkara Tambak Udang Masih Beroperasi sampai saat ini, Tersangka juga belum ada yang di tetapkan hal ini adalah PR bagi Kepala Kejaksaan yang baru.

Masalah ini masih menjadi Sorotan tidak hanya menyangkut lamanya proses penyidikan. Aktivitas tambak juga masih menjadi perhatian publik.

Dalam laporan pada Mei 2026, aktivitas tambak udang PT Genesis Kembong Jaya seluas sekitar 35 hektare disebut masih berjalan meski sebelumnya telah melalui proses hukum dan disebut telah dieksekusi Kejari Bengkalis. Kondisi itu kemudian dipertanyakan oleh DPC GMNI Bengkalis yang menagih kepastian mengenai bentuk eksekusi terhadap objek perkara tersebut.

Di sisi lain, penyidikan perkara tambak udang juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran lingkungan dan perizinan.

Dari hasil pemeriksaan dilapangan yang diberitakan pada April 2026 menemukan indikasi dugaan pembabatan hutan bakau, aktivitas usaha tanpa izin resmi, serta pengelolaan limbah tambak yang diduga tidak memenuhi standar lingkungan. Kejari Bengkalis saat itu menyatakan penyidik masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti.

Artinya, persoalan yang menunggu Ade Indrawan bukan perkara sederhana. Ada aspek dugaan tindak pidana korupsi, perizinan, lingkungan, hingga aktivitas usaha tambak yang masih menjadi perhatian.

Karena Belum ada ditetapkannya tersangka publik iadinya menunggu Kepastian hukum untuk menjadi salah satu titik yang berpotensi mendapat perhatian di bawah kepemimpinan Kajari baru.

Kejari Bengkalis sebelumnya menyatakan proses hukum masih berjalan dan penyidik terus memperkuat alat bukti sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab secara pidana.

Posisi ini penting karena penetapan tersangka tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan sorotan publik. Penyidik tetap harus memastikan bukti yang diperoleh memenuhi unsur pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun, di sisi lain, perkara yang berlarut-larut juga membutuhkan penjelasan yang transparan kepada masyarakat.

Terlebih, terdapat sorotan mengenai tambak yang disebut masih beroperasi dan persoalan kelengkapan izin yang menjadi perhatian dalam pemberitaan sebelumnya.

Sebelum mendapat penugasan di Bengkalis, Ade Indrawan tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu. Ia kemudian mendapat penugasan sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Selain perkara tambak udang, di Bengkalis juga masih menghadapi dinamika penegakan hukum terkait pengelolaan keuangan daerah, aset-aset pemerintah, dan aktivitas ekonomi yang membutuhkan pengawasan aparat penegak hukum.

Salah satu perkara yang sebelumnya menjadi perhatian Kejati Riau adalah dugaan korupsi penguasaan aset berupa Pabrik Mini Kelapa Sawit milik Pemkab Bengkalis dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp30,8 miliar.

Ade dituntut mampu memastikan koordinasi antara Kejari Bengkalis dan Kejati Riau berjalan efektif, khususnya dalam perkara yang memiliki kompleksitas tinggi.

Kejaksaan Agung menempatkan rotasi tersebut sebagai bagian dari promosi dan penyegaran organisasi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan mutasi dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

“Ini proses mutasi bagian promosi dan penyegaran organisasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat,” kata Anang Supriatna.

Dengan masuknya Ade Indrawan, Kejari Bengkalis memasuki babak baru.

Kini publik tidak hanya menunggu bagaimana Kajari baru menjalankan agenda penegakan hukum secara umum. Perkara tambak udang yang belum menetapkan tersangka, aktivitas tambak yang masih menjadi sorotan, serta dugaan persoalan perizinan dan lingkungan menjadi pekerjaan rumah yang akan ikut menguji kepemimpinan Ade Indrawan. (Donni)

Kepala Desa Cinta Damai Ajak Warga Jadikan HUT Ke-81 RI Momentum Perkuat Persatuan dan Gotong Royong

Mon, 03 Aug 2026 11:20:52 +0700

Nusaperdana.com, Kampar – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati pada 17 Agustus 2026, Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Legiman, S.A.P, mengajak seluruh masyarakat menjadikan momen bersejarah tersebut sebagai penguat persatuan, semangat gotong royong, dan kepedulian terhadap pembangunan desa.

Legiman mengatakan, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan harus diisi dengan kerja nyata dan kebersamaan. Menurutnya, menjaga persatuan di tengah keberagaman merupakan kunci untuk mewujudkan desa yang aman, maju, dan sejahtera.

"HUT RI bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat membangun Desa Cinta Damai. Mari kita jaga persatuan, tingkatkan gotong royong, dan bersama-sama memajukan desa yang kita cintai," ujar Legiman, Senin (3/8/2026).

Ia juga mengajak seluruh warga memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI dengan memasang bendera Merah Putih, mengikuti kerja bakti, serta berpartisipasi dalam berbagai perlombaan dan kegiatan sosial yang diselenggarakan di lingkungan desa.

Menurut Legiman, partisipasi aktif masyarakat menjadi wujud nyata rasa cinta tanah air sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan mampu menjadi modal utama dalam mendukung program pembangunan di Desa Cinta Damai.

Pemerintah Desa Cinta Damai, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh warga.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga semangat kemerdekaan terus menginspirasi kita untuk berkarya, menjaga persatuan, dan bersama-sama membangun Desa Cinta Damai yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera," tutup Legiman.

Polsek Sungai Batang Kawal Program Ketahanan Pangan, Pertumbuhan Tanaman Jagung di Paret Limau Dipantau Intensif

Sun, 02 Aug 2026 16:35:23 +0700

Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Kanit Binmas Polsek Sungai Batang, Aiptu Rudi J, melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung di lahan pertanian yang berada di Paret Limau, Kelurahan Benteng, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Minggu (2/8/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan memastikan tanaman jagung yang telah ditanam tumbuh dengan baik serta mendapatkan perawatan yang optimal. Monitoring ini juga menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian di wilayah binaan.

Kapolsek Sungai Batang, Iptu Bambang Sutriyanto, mengatakan pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat dan kelompok tani guna menyukseskan program ketahanan pangan.

"Melalui kegiatan monitoring ini, kami ingin memastikan perkembangan tanaman jagung berjalan dengan baik. Polri berkomitmen mendukung program ketahanan pangan serta mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitas sektor pertanian," ujar Iptu Bambang Sutriyanto.

Selain mengecek kondisi tanaman, Aiptu Rudi J juga berdialog dengan para petani untuk mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi selama proses budidaya, mulai dari perawatan hingga upaya meningkatkan hasil panen.

Kapolsek berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga program ketahanan pangan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.