Trending
+
Bupati Bengkalis Safari Ramadhan di Kecamatan Talang Muandau
Dibaca : 284 Kali
Jual Sabu dan Pil Ekstasi Pasutri di Duri Ditangkap Polisi
Dibaca : 2279 Kali
Bupati Bengkalis Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2023 ke BPK RI Riau
Dibaca : 376 Kali
Dekopinda Inhil Ikuti Munas Dekopin Tahun 2019 di Makassar
Nusaperdana.com, Makassar - Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Tahun 2019 yang digelar pada 11 - 14 November 2019, di Ballroom Pinisi, Hotel Claro, Makassar.
Selain Kabupaten Inhil, Munas Dekopin Tahun 2019 ini diikuti oleh ratusan peserta dari Dekopinwil dan Dekopinda se-Indonesia. Munas Dekopin Tahun 2019 dibuka langsung oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki.
Tampak pula hadir beberapa tamu penting lainnya, seperti Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika dan Ketua Umum Dekopin HM Nurdin Halid.
Menurut Ketua Dekopinda Inhil, Ir. AMD. Junaidi. An. M.Si, terdapat sejumlah hal dan isu penting terkait koperasi yang diangkat dalam Munas Dekopin tahun ini. Salah satunya adalah tentang penekanan agar Koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa Indonesia dapat dinaungi oleh Undang-undang.
"Insya Allah, usulan ini akan segera ditindaklanjuti oleh DPR RI. Pembahasan dan pengesahan Undang-undang tersebut oleh DPR RI," kata Junaidi melalui keterangan tertulis, Rabu (13/11/2019) sore.
Disamping itu, Junaidi menuturkan, Dekopin bersama-sama dengan Kementerian akan mulai mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar berbadan hukum koperasi. Tujuannya, dalam rangka mewujudkan BUMDes menjadi badan usaha milik rakyat dengan keanggotaan yang berasal dari masyarakat sehingga dapat memberikan keuntungan bersama.
"Jadi, bukan kooperasi yang cenderung untuk kepentingan orang-perorangan atau suatu kelompok semata. Ini yang perlu dipahami," papar Junaidi.
Demi menggapai cita-cita terhadap koperasi ini, diungkapkan Junaidi, diperlukan kesungguhan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama pada aspek pembinaan dan pengembangan koperasi yang diwujudkan dalam pendanaan atau APBD yang pantas dan berkepatutan.
"Koperasi dan UKM diyakini dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi kerayatan secara signifikan. Apalagi dengan pembinaan dan pengembangan yang serius," pungkas Junaidi yang juga merupakan Ketua Komisi II (Dua) DPRD Kabupaten Inhil itu.
Berita Lainnya
Relawan Solidaritas Ketahanan Pangan Covid 19, Kampar Bersatu Serahkan Bantuan Sembako dari PT Pertamina
RSUD Mandau Luncurkan Sambungan WhatsApp Maternal Neonatal Darurat
Rapat Paripurna DPRD Bengkalis Sampaikan 3 Ranperda
Riau Ditetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, Kampar Masih Posisi Delapan Jumlah Hotspot
Kantongi Shabu, Warga Desa Pulau Tinggi ini Diamankan Resnarkoba Polres Kampar
LBDH Tembilahan Gelar Tasyakuran
Miliki Sabu 2,5 Gram Seorang Petani di Tangkap Polisi
Warga Pulau Kijang: Walaupun Kami Tinggal di Pelosok, Tapi Kami Tetap Diperhatikan Pemerintah