Polisi Sebut, Pembunuhan Nenek di Desa Ganting Damai Terencana
Mandi di Sungai, Bocah 9 Tahun Ditemukan Tewas Tenggelam
Audensi Bersama Ketua DPRD Bengkalis, Satlantas Sampaikan Program 7 Berkah Pajak Daerah
Nusaperdana.com,Bengkalis - Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, 1 Februari 2023, akan dibuka program 7 berkah pajak daerah.
Program 7 berkah daerah ini dilakukan untuk menghindari sanksi penerapan pasal 74 Undang-undang LLAJ Nomor 22 tahun 2009, atau penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
Hal tersebut disampaikan Satlantas saat Audensi dan mensosialisasikan program 7 berkah daerah yang mulai berlaku dari tanggal 1 Februari hingga 31 Mei 2023, Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam, Selasa (14/3/23)
Pada kesempatan itu, H. Khairul Umam mengatakan menyambut dengan senang. program 7 berkah daerah yang sedang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau dengan di adakannya penghapusan denda pajak bagi masyarakat dan meringankan masyarakat.
"Dengan adanya program 7 berkah ini tentu saja kabar gembira bagi kita semua yang memiliki kendaraan karena meringankan masyarakat dan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan untuk penghapusan denda pajak dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perpajakan dan masyarakat yang memiliki kendaraan punya kelengkapan bermotor yang legal," ucap H. Khairul Umam.
Tambahnya lagi, untuk kendaraan yang ada di Setwan agar di inventarisir seluruh kendaraan yang ada untuk dibayar pajaknya karena itu merupakan kewajiban kita.
Kepala UPT Samsat Bengkalis T. Arifin mengatakan, terimakasih karena sudah disambut dengan baik oleh ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dan sosialisasi penghapusan pajak ini tentunya bisa meringankan bagi yang memiliki kendaraan. Kunjungan yang dilakukan hari ini guna mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa penghapusan ps2o9k9929ke2ajak akan dilakukan mulai tanggal 1 Februari Tahun 2023 sampai Tanggal 31 Mei 2023.
7 berkah yang dimaksud adalah pertama, penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan SWDKLLJ). Kedua, bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBNKB-II) dan bebas denda BBNKB-II. Ketiga, bebas BBNKB mutasi masuk dan kendaraan lelang.
Kemudian, keempat wajib pajak bebas tunggakan pokok PKB yang lebih dari 3 tahun (hanya bayar pokok pajak 3 tahun). Kelima, memberikan diskon 50 persen PKB 3 tahun berturut-turut bagi pelaku usaha yang melakukan mutasi masuk (khusus kendaraan bukan baru dengan tahun pembuatan 2021 ke bawah).
Keenam, bebas pajak progresif. Ketujuh, pengurangan denda sanksi keterlambatan dari 25 persen menjadi 2 persen saja yang akan langsung diberlakukan setelah masa program 1-5 diatas berakhir.**
Berita Lainnya
Satu ABK Meregang Nyawa Terbakar dalam Kapal di Kateman
Peringati HAN 2022, Rezita Meylani : Inhu Mendapat Penghargaan Kota Layak Anak Sejak Tahun 2017
Sambut Komisaris Utama Pelindo I, Sekda Inhil Harapkan Pelabuhan Samudera Kuala Enok Segera Dibangun
Apkasindo Kabupaten Kampar Periode 2020-2025 Terbentuk, Bupati: Sejahterakan Petani, Stabilkan Harga Sawit
Wabup Bagus Santoso Hadiri Temu Ramah Dan Panen Semangka di Pematang Duku
Fungsionaris PKB Inhil Sambangi Bupati Wardan
Duet Birokrat dan Politisi ''KBS'' Tunjukkan Kelas pada Debat Kandidat
Tunggu Hasil Lab Suspect Corona, Sekda: Pemkab Inhil Bentuk Tim Koordinasi Pencegahan