Nusaperdana.com, Makassar - Bupati Inhil HM Wardan menerima penghargaan Karya Bhakti Satpol PP yang diterima langsung dari Wakil Menteri dalam Negeri RI John Wempi Watipo.

Penghargaan itu diberikan pada upacara gelar pasukan sebagai rangkaian HUT Ke 73 Satpol PP dan 61 Satlinmas yang mengusung tema mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi melalui Satpol PP dan Satuan Pelindung Masyarakat yang propesional, Jumat (03/03/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Karebosi Jl.Sudirman jantung Kota Makasar ini Langsung diikuti Wakil Menteri Dalam Negeri RI sekaligus  bertindak sebagai Inspektur upacara, dan untuk diketahui bersama Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP ini diberikan kepada Kepala Daerah yang mempunyai Komitmen dan peduli kepada satpol PP serta hal ini sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2019.

Pada Kesempatan itu terlihat Bupati Inhil  H.M.Wardan adalah salah satu Kepala Daerah yang mendapat undangan kehormatan menerima langsung Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP,  dan yang lebih penting untuk Provinsi Riau hanya Bupati Inhil dan Gubernur Riau ( diwakili Wagub )  yang mendapat undangan kehormatan ini bersama dengan 2 Gubernur, 2 Bupati dan 2 Wali Kota se Indonesia.

Yakni Gubernur Riau, Gubernur Bengkulu, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Kaur, Bupati Bondowoso , Walikota Tanggerang dan Walikota Madiun.

Dalam sambutannya Wakil Menteri dalam Negeri RI menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden RI dan Rakornas Forkopimda/ kepala daerah tahun 2023 untuk menghadapi isu menguatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dimana peran satpol PP dan Satlinmas untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatannya dengan aman yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dari investor dan pengusaha Lokal untuk menanamkan modalnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Saya berharap kepada para kepala daerah agar melibatkan Satpol PP dan Satlinmas dalam implementasi kemudahan kebijakan investasi di daerah, perkuat personalitas dan integritas dengan mempertahankan sikap humanis agar memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan para pelaku usaha.