Nusaperdana.com, Kampar – Ahmad Yuzar memimpin langsung rapat penanganan siaga darurat bencana di Kabupaten Kampar. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar, Selasa (16/12/2025).

Rapat ini dilakukan sebagai langkah antisipatif Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menghadapi potensi bencana alam, terutama banjir yang kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi. Selain banjir, pemerintah juga mewaspadai potensi bencana alam lainnya yang dapat terjadi di sejumlah wilayah di daerah tersebut.

Dalam arahannya, Bupati Kampar menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga pemerintah desa dalam menghadapi situasi darurat bencana.

“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kesiapan sejak dini, koordinasi yang solid serta respons cepat agar dampak bencana dapat diminimalisir dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” ujar Ahmad Yuzar dalam rapat tersebut.

Ia juga meminta seluruh camat dan OPD terkait untuk meningkatkan pemantauan di wilayah rawan bencana. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk jalur komunikasi hingga tingkat desa, juga diminta untuk dipastikan berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Kampar Azwan dalam paparannya menyampaikan kondisi terkini potensi bencana di wilayah Kampar. Ia juga memaparkan langkah mitigasi yang telah dilakukan serta kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi status siaga darurat.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, para kepala OPD, camat, serta sejumlah instansi vertikal yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap seluruh pihak dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi demi melindungi masyarakat.