Nusaperdana.com,Pekanbaru – Bupati Bengkalis Kasmarni, membuka acara gelar pengawasan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, di Hotel Premiere, Pekanbaru, Rabu (21/12/2022).

Kegiatan yang ditaja Inspektorat Kabupaten Bengkalis tersebut, dilaksanakan selama dua hari, terhitung tanggal 21-22 Desember 2022 ini diikuti oleh Seluruh Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bengkalis dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Bengkalis.

Acara tersebut, dihadiri langsung oleh Handrias Haryotomo selaku Kepala Subauditoriat Riau II BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir selaku Kepala BPKP Provinsi Riau, dan Sigit Juli Hendriawan selaku Inspektur Provinsi Riau yang mana mereka juga langsung sebagai Narasumber dalam kegiatan itu.

Gelar pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, merupakan proses salam perwujudan good governance, clean goverment serta menuntut agar pelayanan publik menjadi lebih baik, dimana perubahan orientasi dan mindset pelayanan publik menjadi salah satu ujung tombaknya.

Disampaikan Kepala Daerah Bengkalis, Kasmarni, Pelayanan Publik harus mampu menjelma menjadi jembatan antara civil society dan state, agar jalannya pemerintahan menjadi lebih efisien, efektif, responsif, inovatif, kreatif, kompetiif, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karenanya, untuk mengawal serta menilai sejauh mana efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut, maka pengawasan menjadi salah satu kunci suksesnya dalam memberikan keyakinan yang memadai, pemberi peringatan dini dalam efektifitas manajemen resiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan," ujar Kasmarni yang juga mantan Camat Pinggir ini.

Sesuai dengan program Pemerintah Pusat yakni reformasi birokrasi, sambung Kasmarni, peran pengawasan menjadi sangat penting, tidak hanya sebatas mengakselerasikan perubahan di pemerintahan melalui program quick wins atau wins solution, namun juga bertanggung jawab agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Jadi saya menginginkan dengan adanya kegiatan ini,  dapat mendorong perubahan paradigma pengawasan intern, dan bagi Perangkat Daerah harus bisa melakukan pengendalian atas keseluruhan kegiatan, agar semuanya dapat dilakukan dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.**