Nusaperdana.com, Kuansing - Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Drs H Mursini MSi langsung menghadiri Rapat Paripurna DPRD Senin (29/6 2020) diruang rapat paripurna. Adapun agenda rapat pandangan Umum Faksi-Faksi DPRD Kuantan Singingi terhadap keterangan Laporan pertanggung jawaban Bupati tahun 2019.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil l Zulhendri mengatakan seperti yang ketahui bersama pada tanggal 2 juni yang lalu telah menyampaikan LKPJ dari pemerintah ke DPRD, keterlambatan dari pembahasan dari komisi di akibatkan dengan ada situasi yang saat ini dan keterbatasan dan juga kurangnya dari dinas yang kurang koorferatif dalam pembahasan LKPJ.dan banyaknya temuan yang tidak sesuai ketika Komisi turun kelapangan. 

Hendri Yubet dari Farksi golkar mengatakan Hendri Yubet, berdasarkan hering beberapa hari yang lalu dan dari fraksi golkar meninpulkan beberapa hal diantaranya pemerintah harus meningkatkan pengawasan secara efektif dan efesien terbukti banyaknya pekerjaan yang tidak sesuai dan disinyalir pengerjaanya asal-asalan tahun 2019.

 " Masyarakat tidak bisa menikmati pembangunan seperti pembangunan embung di desa giri sako yang sudah diangarkan dan sudah di tetapkan pembangunannya, namun sampai saat ini tidak selesai dan diminta kepada dinas terkait agar mengevaluasi pekerjaan tersebut," jelasnya. 

Setelah itu, Hendri juga meminta kepada Dinas PUPR dan Inspektorat agar turun kelapangan dan mengukur ruas jalan Teluk Pauh yang dikerjakan tahun lalu dan tidak sesuai dengan situasi pengerjaanya.Kemudian Fraksi Golkar juga menyayangkan ketidak terurusanya Balai Benih Ikan Teso yang semakin hari semakin memprihatinkan bangunannya.

" Bangunan sudah mulai ada yang rusak, atapnya pada bolong serta lantainya yang sudah pecah, padahal ini kerupakan pendapatan Asli Daerah dari sektit pertanian, untuk menjaga yang sudah ada saja pemerintah kabupaten kuantan Singingi tidak mampu apalagi pembangunan yang baru, oleh sebab itu kami meminta kepada pemerintah agar mengangarkan kembali sarana dan prasarana pada BBI tahun 2021 mendatang," pintanya.

Terakhir Hendri meminta kepada Dinas perikanan agar memperbaiki alat beras Ekscapator  yang mengalami kerusakan dari tahun 2018, karena jika di biarkan semakin parah, dan untuk Dinas BPKAD agar mendata kembali aset daerah seperti kebun karet milik pemerintah daerah kabupaten Kuantan singingi yang semakin hari semakin berkurang jumlah ukuranya yang sebelumnya keseluruhan 100 Hektar dan pada tahun 2016 tinggal 92.7 Hektar saja. Tutup Hendri Yubet.

Fraksi Nasdem jhonson Sihombing.sangat menyangkan adanya status di media sosial tentang pertarungan yang terjadi antara mantan bupati Dua priode H Sukarmis dan Wakil bupati kuantan singingi H Halim yang seharusnya tidak ditampikan di media sosial seperti yang terjadi saat ini.

Kemudian, dari Fraksi PDI yang disampaikan oleh Satria Mandala Putra pandangan umum fraksi menyebutkan masukan dan saran dari fraksi PDIP sebagai berikut

1.sebagai peratur menteri dalam negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak  (KIA) harus memiliki Identitas Anak namun sosialisasi tudak dilaksanakan dengan baik sehingga timbul BERITA hoak bahwa keberadaan KIA untuk anak kasuk sekolah

2.memaksimalkan kembali peranan kantor camat dan kantor desa dalam pengurusan identitas masyarakat seperti KTP, KK, akte kelahiran, Kia Dan lain-lainya.

3.Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta sosialisasi untuk proses pembangunan.

Fraksi PKB agung rahmat Hidayat dalam pandangan umumnya mengatakan menurut Undang-undang no 9 tahun 2015 serta laporan kepala daerah tentang penyelenggaraan penerintah daerah peraturan daerah Nomor 13 tahun 2019 dalam pembahasan terhadap kinerja daerah merupakan hal penting terkait efesiensi serta melihat keberhasilan dan kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya tahun lalu. masukan dan saran dari fraksi PKB sebagai berikut
1. Terkair dengan PAD tahun 2019 sebanyak Rp 90 Milyar lebih dan terealisasi 88% dwn menimbuljan berbagai pertanyaan sial permasalahanya sehibgga tidak tercapai target ataupun perencanaan dari awal yang salah.
2. Menghimbau kepada seluruh SKPD agar meningkatkan ekonomi serta tarap hidup masyarakat Kabupaten Kuantan singingi dengan regulasi yang tepat dengan anggaran dimanfaatkan semaksimal dan menyentuh kemasyarakat langsung.

3.Dalam peningkatan PAD fraksi PKB menghimbau iepada Pemerintah daerah tidak saja mengandalakan APBD dan harus mampu menjemput bola yang bersumber dari APBN,selain itu pemerintah harus mengoptimalkan dan mengubah objek -objek wisata yang terdapat di kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan PAD.

4. Untuk kegiatan pelatihan pra jabatan yang dilaksanakan untuk eselon agar pemerintah daerah menyediakan  tempat di kabupaten kuantan Singingi tidak harus dari luar agar dapat menganggarankan.

5.penerimaan tenaga honorer agar lebih transparan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

6. Kegiatan yang tidak dilaksanakan di bagian umum sekda, dan OPD lainnya ini menunjukan belum sepenuhnya menerapkan pemerintahan yang efektif dan efesien.

Dari Fraksi PKS Syahfril, dalam pandangan umum fraksi mengatakan PAD Tahun 2019 Target Rp 89 Milyar terealisasi 78 milyar atau 88% pencapai cukup bagus dan perlu peningkatan tahun-tahun berikutnya. Pencapaian  tersebut selaun sumber dari PAD yang ada masih ada potensi sumber lain yang harus digali oleh pemerintah daerah.

Kemudian Target pembangunan tahun 2019, 1 Triliyun lebih terealisasi 1,8 lebih atau 92%.dalam perimbangan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak,dana alokasi umum, dana alokasi khusus sebesar 68%. Perlu langkah Kongkrit untuk mendapatkan hasil maksimal pendapatan pajak Daerah sehingga tahun 2020 dapat ditingkatkan lagi. (imro)