PEKANBARU- DPRD Pekanbaru sudah beberapa kali membahas R-APBD Murni 2024, dalam rapat Banggar, bersama TAPD. Terakhir rapat Banggar digelar Rabu sore (15/11/2023) hingga malam.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM tersebut, membahas kepastian anggaran untuk program-program yang wajib. Mulai dari infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan (kekurangan sekolah dan RKB), kesehatan (UHC dan stunting), PAD dari retribusi parkir, data kemiskinan di Dinsos, galian jalan hingga persoalan mendasar lainnya.

Semua anggaran untuk program tersebut, harus dimasukkan dalam program kerja ril, sesuai usulan OPD masing-masing.

"Rapat Banggar ini untuk pematangan saja. Kita panggil per OPD, untuk memaparkan program kerja mereka. Tapi belum semuanya OPD selesai memaparkan," tegas Nofrizal, Kamis (16/11/2023).

Rapat Banggar lanjutan akan dilakukan beberapa kali lagi, jelang ketuk palu APBD 2024. Rapat pematangan ini wajib dilakukan, agar DPRD tahu apa saja kegiatan dan program kerja OPD tahun depan. Tentunya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran nantinya.

"Camat-camat belum kita panggil. Mereka juga penting memaparkan program mereka. Karena pos anggaran kecamatan, kita siapkan belasan hingga 20-an miliar per- kecamatan. Sehingga kita harus tahu apa saja yang akan dikerjakan, sesuai usulan di KUA-PPAS," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa dalam rapat Banggar yang sudah digelar beberapa kali, banyak kawan-kawan anggota DPRD yang mempertanyakan kepastian perbaikan jalan berlubang, pembangunan drainase untuk antisipasi banjir, PAD dari retribusi parkir yang memakai sistem BLUD.

Berapa sebenarnya masuk ke kas daerah dari retribusi parkir ini, setelah naiknnya tarif parkir. Karena dalam beberapa bulan terakhir, pemasukan bagi PAD dari retribusi parkir ini tidak signifikan. Termasuk juga bagaimana sebenarnya pola remunerasi (kompensasi perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi kerja), yang diatur Perwako pembagiannya 60 persen dan 40 persen.

"Kami juga mempertanyakan masih banyaknya sekolah yang perlu menambah ruang kelas baru (RKB), plus kekurangan SMPN. Apa rencana dan target Disdik. Karena ini langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak," paparnya.

Selain itu, Politisi senior PAN ini juga mengungkapkan, bagaimana penganggaran UHC dan stunting 2024. Jangan sampai pula ada lembaga survei yang mengatakan, Kota Pekanbaru zero (nol) kasus stunting. Padahal kondisi di lapangan, jauh berbeda dan masih ada stunting.

"Untuk Dinsos, kami juga pertanyakan data orang miskin, yang terdaftar di PKH dan DTKS. Jangan ada manipulatif data, dan penerima PKH itu, tidak itu-itu saja orangnya. Harus berganti dalam 5 tahun sekali. Kondisi ril seperti ini yang kami perlukan, sehingga bisa disesuaikan dengan pos anggarannya," sebut Ketua PAN Pekanbaru ini lagi.

Disinggung jadwal pengesahan APBD Murni 2024, Nofrizal menegaskan, bahwa hingga hari ini, belum ada perubahan jadwal untuk pengesahan APBD 2024, yakni pada tanggal 20 November nanti.

"Termasuk juga besaran APBD 2024, tidak berubah. Tetap di angka berdasarkan Nota Keuangan kemarin, Rp 2,825 triliun," katanya.

Seperti diketahui, R-APBD Murni Pekanbaru 2024, dipastikan tidak berubah lagi. Angka yang akan diketuk palu DPRD Pekanbaru sebesar Rp 2,825 triliun. Nilai ini berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan Pemko Pekanbaru ke DPRD, pada 5 September 2023 kemarin. **