Diduga Mobil Dinas Milik Pemkab Kampar Dipasang Stiker Calon Bupati
Nusaperdana.Com, Kampar,- Mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Provinsi Riau sampai saat ini masih banyak dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak berhak memakainya.
Lebih parahnya lagi mobil dinas tersebut sudah banyak berubah plat merah menjadi plat hitam/pribadi untuk mengelabui masyarakat. Pada proses Pemilihan kepala daerah sekarang ini, kita juga dapat informasi ada mobil dinas milik Pemkab Kampar dipasang stiker calon Bupati Kampar.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Kampar, Daulat Panjaitan kepada wartawan, Jum'at siang (20/9/2024).
"Adanya dugaan mobil dinas milik Pemkab Kampar dipasang Stiker salah satu calon Bupati Kampar sangat kita sayangkan terjadi,"tegas Daulat Panjaitan.
Dugaan mobil dinas dipasang stiker calon Bupati Kampar sangat di mungkinkan terjadi, karena peluang tersebut cukup besar. Untuk diketahui masih banyak mantan pejabat Kampar, mantan Ketua DPRD Kampar dan matan Bupati Kampar menguasai mobil dinas yang bukan haknya lagi untuk menguasai mobil tersebut, terang Daulat Panjaitan.
Kita mengecam perbuatan oknum yang memasang stiker calon Bupati Kampar di mobil dinas milik Pemkab Kampar. Sudah saatnya Pemkab Kampar menarik semua mobil dinas milik Pemkab Kampar yang dikuasai oleh pihak/orang yang tidak memakai nya, seru nya.
Kalau dibiarkan mobil dinas dikuasai orang tidak berhak memakai nya, tidak tertutup kemungkinan mobil dinas akan banyak disalahkan gunakan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dan golongan nya, tegas Daulat Panjaitan. (Tim)


Berita Lainnya
Amir Luthfi Ucapkan Selamat HUT ke-76 Kabupaten Kampar
Zumrotun Rayakan HUT Kampar Ke 76 dan HUT Gerindra Ke 18: Kampar di Hati, Kompak Bergerak Berdampak
Plt Kadis PUPR Kampar Ucapkan Selamat HUT ke-76 Kabupaten Kampar, Tegaskan Komitmen Pembangunan Infrastruktur
Sinergi Ketua DPRD Inhil, PLN, dan Pemdes, Jaringan Listrik Segera Dibangun di Desa Sialang Panjang
PP Tapung Raya Ultimatum PHR: 3 Hari Aksi 16 Sampai 18 Februari 2026, Putra Daerah Jangan Jadi Penonton
SPP Tetap Dipungut, LPPNRI Desak Audit Dana BOS SMPN 4 Tapung Hulu
Ketua STAI Auliaurrasyin Apresiasi Dukungan Polri di Bawah Kepemimpinan Presiden RI
Pengurus FPK Inhil Dukung Peran Polri di Bawah Kepemimpinan Presiden RI