BANGKINNANG, Nusaperdana.com - Guna mendalami soal aset berupa kendaraan dinas milik Pemda Kampar, Pansus atau Panitia Khusus Aset DPRD Kampar yang diketuai oleh Muhammad Ansar kembali mengundang pihak eksekutif untuk rapat bersama di gedung rakyat, Senin, 6 September 2021. 

Mereka yang diminta hadir adalah Bagian Aset Sekretariat Daerah (Setda) Kampar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar.

Namun, para pihak yang diminta hadir tidak menampakkan batang hidungnya di gedung rakyat.

"Saya kecewa dari tiga Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang kita undang, seperti Bappeda hanya diwakili oleh Sekretarisnya. BPKAD diwakili oleh Kabag Aset sedangkan dari Setda Kampar tidak hadir sama sekali " ucap Ansar kecewa.

Belakangan diketahui para pejabat dan kepala OPD tidak "menghiraukan" undangan Pansus Aset lantaran disebut ke Tapung untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan( APBD-P) 2021 di rumah kediaman pribadi Bupati Catur.

DPRD heran apa maksud para OPD harus membahas APBD-P di rumah pribadi Bupati Catur padahal Pansus sudah menjadwalkan rapat ini sejak seminggu yang lalu.

Dengan dalih tersebut pihak eksekutif "mengkacanggorengkan" undangan para wakil rakyat, Pansut Aset DPRD Kampar. 

Atas sikap kurang koperatif dari eksekutif ini, Ansar menyebut pihaknya sudah memikirkan untuk meminta dilakukan audit profesional pada pengelolaan aset oleh pihak eksekutif.

"Dari ketidakhadiran mereka, data yang diminta tidak lengkap, mulai SK penggunaan barang tidak ada. Persoalan ini menjadi rumit. Harus ada audit dari profesional. Apalagi mereka tidak koperatif begini. Bisa saja nanti kami merekomendasikan spesial audit atau audit khusus biar lebih terang," ancam Ansar. (Redaksi)