Nusaperdana.com, Bengkalis - Pansus Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan rapat perdana bersama Dinas Bappeda, pada Selasa (29/06/2021).

Dalam Rapat tersebut salah satu Anggota DPRD dari Fraksi PKS H. Siantar mengatakan terkait pembangunan jalan yang menjadi salah satu usulan Pokir dan juga rumah ibadah yang masuk ke dalam Renja untuk diperjelas supaya kedepannya bisa diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi.

Sementara itu diawal Rapat Ketua Pokir Ruby Handoko telah menyampaikan tujuan rapat yang baru pertama dilaksanakan dan dibentuk dengan jumlah anggota pansus 16 orang untuk mengatur Pokir anggota dewan dari 7 fraksi dengan jumlah anggota dewan 45 orang dimana sudah diamanatkan oleh ketua DPRD H. Khairul Umam kepada Pansus untuk mengontrol pokir dewan yang sudah terinput sebelumnya.

Kata Pria yang akrab di sapa Akok itu bahwa refocussing anggaran jangan sampai menghilangkan dan mengganggu Pokir DPRD karena itu merupakan bagian tak terpisahkan dari APBD. Usulan program yang disampaikan DPRD tentunya berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat Kab. Bengkalis yang sifatnya prioritas.

Menanggapi Apa yang sudah di sampaikan oleh Pansus Pokir Pihak Bappeda Firdaus menjelaskan dimana di dalam tahapan usulan Pokir pada tahun 2021 untuk tahun 2022 menggunakan sistem SKPD dan sudah dibagikan ke masing-masing anggota DPRD. Sesuai dengan tahapannya pertama diverifikasi oleh staff sekretariat DPRD, setelah itu baru diverifikasi oleh Bappeda yaitu akun mitra Bappeda.

Kemudian dilanjutkan verifikasi OPD tujuan, vertifikasi TAPD yang menentukan bergabung dalam renja OPD dan apabila tidak ada kendala lainnya usulan disetujui.

"Tahapannya memang panjang sehingga kami membutuhkan proses yang lama dan sudah kita lalui bersama walaupun ada beberapa kendala. Setiap data yang sampai ke kami skala prioritasnya cukup lama pihak kami terima. Ada Pokir yang diverifikasi OPD yang masuk skala prioritas dan ada juga yang tidak prioritas," ujarnya.

Disisi lain Febriza Luwu menambahkan bahwa Pansus Pokir ini dibentuk karena ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, dengan adanya Pokir yang harus diakomodir dapat membantu masyarakat dan apabila Pokir tersebut tidak terakomodir dicari solusinya.

"Saya berharap dengan adanya pertemuan dan kesepakatan ini dapat membantu kita dan pada intinya lebih meningkatkan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya seperti apa yang telah disampaikan oleh Bupati bahwa komunikasi harus tetap dijaga, jangan sampai terputus demi kepentingan dan kemajuan masyarakat kedepannya," Ungkapnya.

Ditambahkan Sanusi selaku anggota Pansus menambahkan terkait dengan Pokir yang telah diusulkan apabila ada kekurangan untuk berkoordinasi terlebih dahulu kepada anggota DPRD supaya tidak ada kesalahpahaman kedepannya. Selain itu terkait proses pembangunan jalan untuk di rinci secara detail supaya ketika masyarakat bertanya anggota DPRD bisa menjawabnya serta hasil yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan.

Diakhir rapat Susianto, SR menyarankan kepada pihak Bappeda untuk lebih meningkatkan koordinasi antara staff dan DPRD dan apabila ada yang kurang di dalam Pokir untuk segera di beri tahu supaya bisa dilengkapi kekurangannya.

Ruby Handoko mengucapkan terima kasih kepada pihak Bappeda yang telah hadir dalam pertemuan ini dan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan memberikan data Pokir setiap dewan untuk dibahas bersama-sama.**