Nusaperdana.com, Duri - Viralnya aksi titip Surat Keputusan (SK) dan nasib ribuan masyarakat Kelurahan Duri Timur setelah puluhan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sepakat menyerahkan tanggung jawabnya ke Lurah, Rabu (30/09/2020) kemaren, dikarenakan kabar pemotongan isentif hingga dikhawatirkan akan memicu gelombang yang lebih besar dari RT, RW dan LPMK di Kelurahan lainnya di Kecamatan Mandau, Bengkalis, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Khairul Umam akhirnya angkat bicara.

Menurutnya, aksi tersebut sangat sarat muatan politis. Apalagi ditengah tahun politik yang tengah bergulir saat ini hingga ditunggangi pihak pihak yang 
tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, dirinya perlu meluruskan tudingan serius yang dialamatkan kepada lembaga Wakil rakyat, DPRD di Negeri berjuluk Sri Junjungan ini jika DPRD ikut andil akan pemotongan isentif garda terdepan RT, RW dan LPM.

"Kami tidak pernah tahu akan perihal pemotongan isentif itu. Pihak Eksekutif tidak pernah memberitahukan kepada kami, itu hak mereka dan justru kami mengusulkan kenaikan isentif tersebut saat pembahasan APBD - Perubahan dan mulai terhitung bulan Oktober hingha Desember, Insentif itu tetap dibayarkan dan angkanya dikembalikan seperti semula bahkan lebih ditingkatkan setelah kami dapat laporan jika isentif memang benar dipotong sepihak oleh Pemerintah sejak bulan April. Kami tahu kok, beban kerja RT dan RW itu berat,"ujar Khairul Umam.

Dijelaskan Ustadz KU sapaan akrabnya, sejak viralnya aksi perpanjangan tangan Pemerintah di Kelurahan Duri Timur ini, dirinya juga merasa bingung bercampur heran akan kerancuan yang terjadi. Disisi positifnya DPRD telah berjuang menaikkan derajat RT dan RW, malahan sisi Negatif yang DPRD terima.

"Kami maklumi saja, ditengah tahun politik ini, hal apapum bisa digoreng. Jadi tidak benar jika DPRD mendzolimi RT, RW dan LPM. Jangan termakan isu jika DPRD tidak memikirkan masyarakatnya, apalagi RT, RW dan LPM serta lainnya. Itu fitnah,"ungkapnya sedih.

Seperti diketahui, akibat dari aksi RT, RW dan LPM di Kelurahan Paling Timur di Kecamatan penghasil minyak bumi itu, nasib ribuan masyarakat bakal terombang ambil jika aksi tersebut berlanjut dan diikuti dengan aksi yang sama di Kelurahan lainnya. Ketersinggungan hingga merasa dilecehkan sangat membekas dihati RT, RW dan LPM. (putra/rls)