Satria mengungkapkan, harapan dari AMI atas pertemuan ini adalah agar Pemerintah dan DPRD Kabupaten Inhil dapat lebih terbuka kepada publik ihwal proses penganggaran, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan hingga realisasinya.

"Jangan ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu dan hal ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara kita. Melalui transparansi, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dapat lebih optimal, tidak hanya sekedar ikut dalam Musrenbang," pungkas Satria.

Disamping itu, Satria meminta, pihak Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dapat pro aktif dalam hal publikasi kegiatan penganggaran ini.

"Jangan hanya diam. Ketika diminta data, mengaku tidak punya. Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses informasi. Terus, jangan sampai ketika data diminta secara prosedural, malah tidak ditindaklanjuti dengan beragam alasan yang tak berdasar. Ini akan sangat mengecewakan masyarakat," tukas Satria seraya mengatakan, audiensi akan digelar dalam beberapa hari ke depan.