Tingkatkan Silaturahmi Usai Idul Fitri, IKTD Duri Gelar Halal Bi Halal
Bupati Bengkalis Hadiri Halal Bi Halal PDI-Perjuangan se-Provinsi Riau
Kemnkumham Wilayah Riau Verifikasi Faktual LBHK Markfen Justice
Pakar Hukum Nilai Pencabutan Izin PKS PT SIPP Sudah Tepat
Nusaperdana.com,BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan resmi sudah mencabut Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) sesuai dengan nomor 060/DPMPTSP-SET/1/2022/01. Tertanggal 13 Januari 2022.
Menurut Pakar Hukum, yang juga sebagai Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Riau (UNRI), Erdiansyah, SH, MH bahwa pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) dan izin Lingkungan oleh Pemkab Bengkalis kepada PKS PT SIPP tersebut sudah dinilai sangat tepat.
"Berarti dengan dicabut izinnya, semua aktifitas di PKS PT SIPP tersebut tidak dibenarkan dan kalau pihak perusahaan tetap bandel ingin beroperasi berarti dianggap Ilegal," kata Erdiansyah, SH, MH Jum'at (21/1) saat dihubungi wartawan via seluler.
Ditambahkannya, kalau pihak perusahaan tidak mematuhi pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemkab Bengkalis, maka perusahaan melakukan aktifitas secara ilegal bisa dikenakan pidana sesuai aturan yang sudah dibuat.
"Untuk masyarakat yang ingin memasok buah di PKS PT SIPP tentu juga tidak diperbolehkan karena izinnya sudah dicabut dan kalau tetap memasok buah disana dengan artian ikut mendukung usaha yang sudah dianggap Ilegal (turut serta), oleh Pemkab Bengkalis," terangnya.
Kalau masyarakat yang sudah telanjur memasokkan buah, diutarakan Erdiansyah, ke PKS PT SIPP itu sudah menjadi tanggung jawab perusahaan dengan artian harus menggantinya dan kalau tidak mau maka bisa mengajukan tuntutan kepada pihak Pengadilan atau Penegak hukum.
"Dengan artian Pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemkab Bengkalis tersebut juga sudah terbukti bahwa PKS PT SIPP sudah merusak lingkungan masyarakat yang berada disekitar perusahaan," tuturnya.
Erdiansyah, SH, MH juga memberikan dukungan penuh kepada pihak Pemkab Bengkalis dengan tegas mencabut izin dari PKS PT SIPP karena selama ini lingkungan masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut sudah terdampak.
"Bagi Masyarakat juga harus mendukung langkah yang sudah diambil oleh Pemkab Bengkalis ini agar Perusahaan yang lainnya juga harus lebih memperhatikan lingkungan masyarakat yang ada disekitar," pungkasnya.***
Berita Lainnya
Bupati HM Wardan Apresiasi Pembayaran Klaim Rp 17,5 M BPJamsostek Cabang Inhil
Dinas Pertanian dan Perikanan Berikan Bantuan Mesin BBG kepada Nelayan
Beacukai Tembilahan Hibahkan Kasur, Karpet dan Kursi eks Kepabeanan ke NU dan Muhammadiyah
Penjabat Bupati Kampar Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Distribusi Pemilu Tahun 2024
Satgas TMMD Ke-111 Kodim 0314/Inhil Bersama Masyarakat Terus Goro Bangun Jalan Yakub II
Wakil Bupati Asahan Lepas Mahasiswa/i KKNT USU
Gubernur Ansar: Awal April Seluruh Pintu Masuk Wisman di Kepri Dibuka
Tanggapi Hak Jawab Desa Penyerobohan, Ramli: Saya Lapor Karena Ada Dasar