Program Hanpangan Maksimalkan Lahan Kosong, Letkol Endik : Petunjuk Presiden Melalui KASAD
Nusapedana.com,Bengkalis - Terkait program ketahanan pangan 1000 hektar tersebut sesuai petunjuk dari presiden RI bapak Joko Widodo melalui Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) kita telah melaksanakan program ketahanan pangan ini.
Hal itu diungkapkan Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Endik Yunia Hermanto kepada sejumlah wartawan usai panen raya di Desa Mentayan, Kecamatan Bantan, Selasa (15/11) kemarin.
"Tujuan ketahanan pangan (Hanpangan) dengan situasi global seperti ini, kita berdayakan masyarakat untuk mulai menanam lagi, karena saat ini banyak lahan yang sudah alih fungsi seperti dijadikan tanaman tanaman lain. Makanya dengan kehadiran kami, kita akan maksimalkan lahan kosong, agar kita tanami padi dan jagung,"ucapnya.
Letkol inf Endik Yunia Hermanto menyebutkan bahwa dengan adanya program ketahanan pangan ini, suatu program yang harus disukseskan dan tidak bisa berdiri sendiri.
"Jadi kita harus bersama stakholder yang ada untuk menyukseskan program ini diantaranya, pemerintah daerah, kepolisian, pemerintahan desa dan lain sebagainya," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan sangat bangga dan mengapresiasi tentara nasional indonesia (TNI) angkatan darat dan Polri khususnya di Kabupaten Bengkalis karena sudah saling bersinergi bersama.
"Saling mendukung, saling menguatkan seperti pada pelaksanaan panen raya ini dengan program ketahanan pangan ini. Ini adalah langkah awal bagaimana warga, kemudian pemerintah, tentara, polisi semuanya bergandengan tangan untuk memajukan negeri ini," ucapnya.
Selanjutnya, disinggung terkait keluhan petani soal pupuk subsidi yang sangat jauh berkurang, Wabup Bagus Santoso mengungkapkan bahwa persoalan subsidi pupuk merupakan permasalahan nasional dengan kelangkaan pupuk itu sendiri.
"Dengan kelangkaan pupuk ini, sekarang sudah ditata kembali, ada tata niaga bagaimana pupuknya sampai kepada petani, agar benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang mendapatkan adalah petani yang memang dengan luasan yang sudah diatur dan berhak mendapatkan subsidi itu. Jangan sampai orang kaya juga mendapat subsidi tersebut. Jadi adanya Gapoktan supaya benar benar didata, kerana mereka menggunakan kartu kelompok petani,"pungkasnya.**
Berita Lainnya
Kepala Biro Hukum KLHK RI dampingi Pihak PT. DSI dalam menghadapi Sidang ditempat tentang sengketa lahan yang sudah Inkrah dari MA oleh PTUN Jakarta
Data Grafis Pasien Covid-19 Inhil Terus Turun
Bea Cukai Tembilahan Musnahkan Miras Ilegal Hasil Penindakan
Bupati Rohul Gelar Tepung Tawar Pelepasan Keberangkatan 24 Calon Haji
Pambangunan Parkir Pasar Suram Terbengkalai, LPPNRI Angkat Suara
Jelajahi Pasar Bolu, Patroli Sat Sabhara Polres Toraja Utara Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Jelang New Normal
Bupati Drs. H Mursini M.Si hadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Kuansing