Proyek Rp4,3 Miliar SMPN 6 Siak Hulu Dilaporkan ke Kejari Kampar, Dugaan Penyimpangan Disorot
NUSAPERDANA.COM, KAMPAR – Proyek pembangunan dan revitalisasi SMP Negeri 6 Siak Hulu dengan nilai anggaran Rp4,3 miliar resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar. Laporan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK-LPPNRI) Kabupaten Kampar usai melakukan investigasi lapangan.
Investigasi yang dilakukan pada 17 Februari 2026 itu menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri aparat penegak hukum, mulai dari dugaan ketidaksesuaian pekerjaan hingga perbandingan harga material yang disebut tidak selaras dengan harga pasar.
Ketua LPPNRI Kampar, Daulat Panjaitan, mengatakan laporan dibuat sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan.
“Temuan di lapangan kami nilai perlu diuji melalui proses hukum agar semuanya jelas dan transparan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Proyek tersebut meliputi pembangunan delapan ruang kelas baru, rehabilitasi delapan ruang kelas lama, pembangunan toilet, serta laboratorium sekolah. Berdasarkan hasil pemantauan, beberapa bagian pekerjaan disebut belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga memunculkan dugaan adanya potensi penyimpangan.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada kesimpulan hukum terkait proyek tersebut. Penilaian akhir tetap menunggu hasil penyelidikan aparat berwenang.
LPPNRI berharap Kejari Kampar dapat menindaklanjuti laporan secara profesional dan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, mengingat proyek tersebut berkaitan langsung dengan fasilitas pendidikan bagi siswa.
Sementara itu, pihak sekolah maupun pelaksana proyek belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik sebagai ujian transparansi pengelolaan anggaran pendidikan di daerah, sekaligus momentum memperkuat pengawasan penggunaan dana pemerintah.


Berita Lainnya
RDP DPRD Inhil Bahas HGU 3.811,79 Hektare PT GHM, Kompensasi Warga Dibatalkan
Dukung Ketahanan Pangan, Polsek Sabak Auh Siapkan 1,5 Hektare Lahan Jagung Pipil
Polres Inhil Gelar Konferensi Pers, Tegaskan Komitmen Berantas Perambahan Hutan dan Karhutla
Ratusan Mahasiswa dan Petani Kelapa Demo di Kantor Bupati Inhil, Desak Pemerintah Perjuangkan Harga Kelapa
Kapolsek Tambang Serahkan Bantuan Pupuk Pada Kelompok Tani Dalam Rangka Swasembada Pangan
Polres Inhil Ungkap Dua Kasus Karhutla dan Perambahan Hutan, Dua Tersangka Diamankan
Polantas Karib Hadir di Car Free Day, Satlantas Polres Inhil Kampanyekan Keselamatan Berlalu Lintas
Perempuan Bangsa Kepri Gelar Pengobatan Massal di Tanjung Uma, Komitmen Hadir di Tengah Warga