Nusaperdana.com, Halsel - Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah semakin dekat. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dan bisa menempatkan diri dengan baik.

Hal ini disampaikan Nona Adnan S. Pd Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada Rabu (10/1/2023) saat menindaklanjuti surat Himbauan Netralitas ASN, TNI dan POLRI.

Menindaklanjuti surat dengan nomor 039/K.Bawaslu.HS/HM.02.02/VI/2022, dengan bersilaturahmi di beberapa titik di wilayah Kecamatan Bacan Selatan baik Polsek, Kantor Camat, Puskesmas, Sekolah, maupun Kantor-kantor Desa, Panwaslu Bacan Selatan juga mempublikasikan jadwal pembentukan Panwaslu di tingkat Kelurahan/Desa (PKD).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,  ASN memiliki asas netralitas. Dalam aturan tersebut tercantum bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan kepentingan siapapun.

"Apa yang menjadi himbauan dari Pengawasan tingkat atas, baik berupa tentang Netralitas ASN kami siap tindak lanjuti" kata Nona di sela-sela silaturahim.

“Sebagai ASN, TNI, maupun POLRI, harus mendukung himbauan kami. Ini demi terjaganya penguatan pengawasan Pemilu” tegas Nona.

Hal senada juga di sampaikan Kordinator Devisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Kecamatan Bacan Selatan Munawir Ali S.Pd. Menurutnya, sudah ada ketentuan terkait netralitas ASN, baik itu tercantum dalam ketentuan Komisi ASN maupun badan pengawas di bawahnya.

“Loyalitas kita terhadap Pengawasan adalah melaksanakan yang sudah ditetapkan menjadi tujuan Bawaslu. Loyalitas yang kita tekankan di sini soal netralitas tentunya. Jadi mari kita jaga bersama netralitas ini” ungkap Munawir. (LM)