Soal PPDB Komisi IV Pertanyakan Sistem Zonasi ke Provinsi
Nusaperdana.com, Bengkalis - Soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terkait sistem Zonasi Untuk SMA di Kabupaten Bengkalis, Jum'at (02/07) lalu, Komisi IV kunjungi Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Pada Kunjungan tersebut Komisi IV mempertanyakan perihal PPDB dan sistem zonasi yang sangat sulit untuk diterapkan, mengingat ketidakmampuan masyarakat dan daerah yang masuk sistem zonasi. Banyak kendala yang dihadapi seperti tidak adanya sekolah negeri di daerah tertentu, jarak tempuh yang jauh, bahkan ada anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu mendaftar di sekolah swasta, sedangkan sekolah negeri tidak termasuk di dalam zonasi daerah mereka.
Hadir dalam pertemuan, sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan beserta anggota H. Zamzami, Andi Pahlevi, Firman, Drs. Elman, dr. Morison Bationg Sihite, H. Asmara, Hj. Zahraini, dan Rahmah Yenny.
Sementara itu Dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, hadir Sekretaris Ayu Suhendra, Sekretaris PPDB Mansurizal, pengawas Khalis Binsar, dan Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Hendri Anof.
Wakil ketua Samsu Dalimunte menerangkan "Setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anak bersekolah di sekolah swasta terbaik, namun mengingat kondisi ekonomi, sekolah negeri menjadi pilihan kebanyakan orang tua," ujarnya.
Bahkan kata Samda lagi, masih ada juga anak yatim menangis karena tidak bisa bersekolah dan masuk dalam sistem zonasi tersebut.
Menanggapi hal itu sekretaris PPDB Provinsi Riau Mansurizal mengakui sistem zonasi memang selalu meninggalkan polemik dimasyarakat.
"Saat ini kami sedang meminta evaluasi dari sekolah agar anak-anak di Riau dapat bersekolah seluruhnya, solusinya kita buka sekolah jarak jauh tapi tetap sekolah yang sama, itu alternatif cepatnya, yang lambatnya kita bangun sekolah lagi," tutur Mansurizal.
sekolah jarak jauh tersebut merupakan tambahan dari SMA awal, hal ini dilakukan unuk menjembatani anak-anak agar tidak putus sekolah karena terpengaruh sistem zonasi.
Mendengar penjelasan sekretaris PPDB Provinsi Riau, ketua komisi III H. Adri menanggapi, "Kita tidak akan membiarkan anak kita tidak sekolah, maka diberikan solusi membuat sekolah jauh atau menambah ruangan belajar seperti yang disampaikan pihak provinsi."
Sekretaris Komisi III Surya Budiman kemudian menyarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk turun ke lapangan memetakan lagi lokasi untuk zonasi sekolah agar tidak membingungkan masyarakat. (putra)
Berita Lainnya
Bupati Inhil HM Wardan Sambut Kedatangan 365 Jemaah Haji Asal Inhil di Embarkasi Haji Antara Pekanbaru
Tindakan Epidural Pelayanan Unggulan RS Thursina Duri, berikut Penjelasanya
Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Siak Masa Bakti 2023-2028 Resmi Dilantik
Riau Expo 2022 Resmi di buka Gubri, Tingkatkan Investasi Dorong UMKM Maju
Kapolres Inhil Bersama Kasat Intelkam Kunjungi Kediaman Pembina YVB
Peduli Keselamatan dan TKDN! Ini 4 Perusahaan Mitra Kerja Terbaik PHR di Vendor Day 2023
PT Sambu Group, Perusahaan Pertama Laksanakan Vaksinasi Gotong Royong Tahap 1
Terekam CCTV, 2 Pelaku Pencurian HP Milik Mahasiswa Yang KKN Ditangkap Polsek Kampar