SPP Tetap Dipungut, LPPNRI Desak Audit Dana BOS SMPN 4 Tapung Hulu
Kabag Kesra Inhil Tegaskan Dukungan terhadap Polri di Bawah Presiden RI
Upaya Pencegahan Stunting, DP2KBP3A Bersama TPK Ikuti Sosialiasi Pengawasan Pelayanan Kesehatan
Indragiri Hilir - Sebagai upaya percepatan penurunan kasus Sunting, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Sosialisasi Pengawasan pelayanan kesehatan, Kamis 6 Juni 2024.
Bertempat di Gedung Wanita, Sungai Beringin Tembilahan. Sosialisasi Pengawasan Pelayanan Stunting tersebut dengan menghadirkan narasumber Kepala Keasistenan Penerimaan dan verifikasi laporan, Ombudsman RI Perwakilan Riau, Agung Setio Aprianto.
Turut hadir sebagai peserta sosialisasi para kader posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Indragiri Hilir.
Dijelaskan Kepala Keasistenan Penerimaan dan verifikasi laporan Ombudsman RI, Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas memantau dan mengawasi pelayanan bagi masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan yakni pelayanan stunting.
"Kami merupakan Lembaga negara yang berkerja melakukan pengawasan terhadap pelayan publik, termasuk pelayanan kesehatan Stunting," jelas Agung.
Lanjutnya, Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan, lainnya.
"jadi dalam menjalankan tugas dan wewenang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya," pungkasnya.


Berita Lainnya
Amir Luthfi Ucapkan Selamat HUT ke-76 Kabupaten Kampar
Kepala SMAN 2 Kampar Ucapkan Selamat HUT Kampar ke 76: Kampar di Hati
Zumrotun Rayakan HUT Kampar Ke 76 dan HUT Gerindra Ke 18: Kampar di Hati, Kompak Bergerak Berdampak
Plt Kadis PUPR Kampar Ucapkan Selamat HUT ke-76 Kabupaten Kampar, Tegaskan Komitmen Pembangunan Infrastruktur
PWI Bengkalis Kirim 15 Wartawan Ikuti Hari Pers Nasional 2026 di Banten
Sinergi Ketua DPRD Inhil, PLN, dan Pemdes, Jaringan Listrik Segera Dibangun di Desa Sialang Panjang
PP Tapung Raya Ultimatum PHR: 3 Hari Aksi 16 Sampai 18 Februari 2026, Putra Daerah Jangan Jadi Penonton
SPP Tetap Dipungut, LPPNRI Desak Audit Dana BOS SMPN 4 Tapung Hulu