Nusaperdana.com,Bengkalis--Kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Misno, di Jalan Pelita II, RT 01 RW 01, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Rabu (9/7/2025), menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan langsung kepada wakil rakyat.

Bertempat di kediaman Bapak Enrico, kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Hj. Mira Roza, serta perwakilan warga yang menyuarakan persoalan-persoalan krusial di lingkungan mereka. 

Tokoh masyarakat Haji Desman menyampaikan bahwa warga masih kesulitan memperoleh akses air bersih. Selain itu, banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan akibat keterbatasan ekonomi, serta persoalan drainase yang kurang mendapat perhatian, khususnya di wilayah Duri Timur.

“Idealnya bantuan dari pemerintah kabupaten tidak hanya fokus di pusat kota, tapi juga menjangkau wilayah pinggiran seperti Duri Timur,” tegas Haji Desman. 

Ibu Desi Susanti juga mengungkapkan kekhawatiran atas belum adanya RT 5 dan RT 1 di RW 2, Kelurahan Duri Timur. Kekosongan struktur tersebut dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya urusan administratif dan pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.

“Kami berharap pihak kelurahan segera mengambil langkah tegas agar tidak terjadi kekosongan berkepanjangan,” ujar Desi. 

Masalah lain yang turut disampaikan datang dari Ibu Kartina Siregar, yang menyoroti ketidakjelasan status PPPK, khususnya kategori R4. Menurutnya, para tenaga honorer telah lama mengabdi namun belum juga mendapatkan penetapan resmi dari pemerintah. 

Menanggapi seluruh aspirasi warga, H. Misno menjelaskan bahwa persoalan air bersih dipastikan akan tuntas dalam bulan Juli ini, sesuai hasil hearing antara DPRD Bengkalis dan instansi teknis terkait.

“Mengenai BPJS, itu adalah program pemerintah. Saya siap membantu warga dalam proses pengurusan jika ada kesulitan mendapatkan layanan BPJS gratis,” kata H. Misno.

Terkait kekosongan RT dan RW, ia berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan lurah dan camat agar struktur pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.

Soal status PPPK, H. Misno menyatakan akan segera berkomunikasi dengan dinas dan pejabat teknis terkait untuk memastikan kejelasan status hukum dan administrasi bagi tenaga honorer yang terdampak. 

Dalam kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Bapak Asrizal menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan lingkar di wilayah tersebut. Ia juga mengusulkan bantuan pengadaan sound system bagi kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat RT. 

Reses ditutup dengan harapan agar seluruh keluhan dan aspirasi tidak hanya berhenti di meja diskusi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak-pihak berwenang. Warga Kecamatan Mandau menanti aksi nyata dan bukti bahwa suara mereka didengar dan diperjuangkan.(Infotorial DPRD Bengkalis/Donni)