Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Sekretaris Komisi I DPRD Indragiri Hilir (Inhil) Muammar Harmain, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar mengevaluasi seluruh izin perusahaan kelapa sawit (PKS) dan Supermarket. Pasalnya, menurut Muammar, banyak izin-izin PKS yang bermasalah. Efeknya sangat merugikan, baik masyarakat maupun daerah. Hal itu sudah menjadi catatan yang menjadi persoalan serius bagi DPRD. "Anehnya, ada perusahaan yang memiliki lahan tapi, mereka tidak punya izin sama sekali," jelas Muammar, Selasa (30/7/2019). Meski Muammar, tidak menyebutkan nama perusahaan, namun dia meminta supaya dinas terkait benar-benar melakukan evaluasi total. Artinya, jika pemegang izin-izin itu bermasalah atau bahkan tidak ada sama sekali, maka harus ditindaklanjuti. "Kalau memang izinnya sudah habis, ya tutup saja. Pemerintah harus tegas dengan semua ini," paparnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku sudah jalan 5 tahun masa periode menjadi wakil rakyat, tidak satupun ada izin perusahaan yang dicabut. Padahal fakta dilapangan banyak, izin yang bermasalah. "Bagaimana mengenai investasi kita untuk jangka panjang, kalau dibiarkan seperti ini," imbuh Muammar. Demikian pula keberadaan supermarket yang ada di Inhil. Pada beberapa daerah, banyak supermarket yang semi atau menyerupai Indomaret dan Alfamart. Padahal dari sisi izin, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin yang berkaitan dengan ini. "Ya, kalau memang boleh ya diperbolehkan. Demikian juga sebaliknya, kalau tidak ya dilarang saja. Jangan abu-abu atau tidak jelas," sebutnya.