Nusaperdana.com, Palopo - Kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPD RI  AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta rombongan diisi dengan rapat kerja bersama Walikota Palopo H. Muhammad Judas Amir di kantornya, Rabu (12/2/2020).

LaNyalla yang didampingi pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri, dan Senator asal Toraja, Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa serta Senator Ajbar (Sulawesi Barat) dan Senator Alexander Fransiscus (Bangka Belitung), juga menyempatkan diri mengunjungi Masjid Tua Palopo dan Istana Kedatuan Luwu  Palopo. 

Di masjid yang dibangun tahun 1604 masehi, itu LaNyalla yang didampingi Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso dan Senator Hasan Basri serta Ajbar, melaksanakan sholat dhuhur berjamaah. Usai dari masjid yang didirikan Raja Luwu Datu Payung Luwu XVI Pati Pasaung Toampanangi Sultan Abdullah Matinroe, rombongan menuju Istana Kedatuan Luwu Palopo.

LaNyalla dan para Senator disambut dengan upacara penyambutan tamu adat oleh wakil Datu Luwu Andi Muhammad Nur Palulu beserta jajarannya.

“Kami ingin menitipkan kepada Ketua DPD RI agar kearifan lokal di Indonesia tetap dapat terjaga,” ungkap Andi setelah menjamu rombongan DPD RI di dalam Istana Luwu Palopo. 

LaNyalla pun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas penyambutan terhadap dirinya dan para Senator DPD RI.

"Awalnya kami hanya ingin melihat secara langsung Istana Luwu, namun ternyata kami disambut dengan upacara tamu adat. Sekali lagi, kami akan catat aspirasi tentang kearifan lokal tersebut. Apalagi DPD RI memang mewakili daerah, termasuk di dalamnya kebudayaan dan adat istiadat,” ungkap LaNyalla. 

Sementara itu, saat rapat kerja dengan Walikota Palopo, beberapa aspirasi disampaikan untuk dapat diperjuangkan di DPD RI. Di antaranya keinginan Palopo agar Universitas Andi Djemma bisa beralih status menjadi universitas negeri. Dan IAIN Palopo menjadi UIN. 

“Kami juga ingin mendapat tambahan dana DAK dari pusat, khususnya untuk infrastruktur jalan dan drainase serta bendungan di Latuppa untuk penanggulangan banjir, sekaligus destinasi wisata. Saat ini DAK yang kami terima dari APBN hanya Rp.14 milyar,” ungkap Judas Amir. 

Walikota juga meminta agar DPD RI dapat menyampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar memperhatikan jajaran di bawahnya, agar tidak melakukan alih fungsi lahan hutan dan seolah membiarkan perambah hutan di wilayah Palopo.

“Sebab kami sudah diingatkan oleh BNPB, ancaman serius banjir dan longsor serta pergerakan tanah,” ungkapnya. 

Di tempat yang sama, Senator asal Sulawesi Barat Ajbar menyampaikan bahwa saat ini DPD RI sedang menyiapkan RUU Investasi Daerah dan RUU BUMDes, untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Ini tentu penting bagi kota jasa seperti Palopo, agar kemudahan berusaha dan berinvestasi bisa semakin meningkat,” urai Ajbar. 

Sedangkan Senator asal Toraja, Lily Amelia menyampaikan kepada walikota, bahwa sebelum LaNyalla menjadi ketua DPD RI, dirinya sudah meminta kepada pria berdarah Bugis itu untuk keliling Indonesia bila terpilih menjadi ketua.

"Dan hari ini saya bawa beliau ke Sulawesi Selatan, termasuk ke Palopo dan Toraja,” ungkap Lily disambut tepuk tangan para peserta raker. (arie/rls)