“Dana desa sangat penting untuk ketahanan desa. Maka, diperintahkan secepatnya untuk ditransfer langsung ke desa, sebanyak 40 persen (kuartal pertama), 40 persen (kuartal kedua), dan 20 persen di kuartal ke tiga,” terangnya.

Tito mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan para camat agar bisa menjadi konsultan. Sebab, bisa jadi masih ada kepala desa yang belum paham soal administrasi pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan.

“Saya minta tolong APIP dan Camat bahkan APH (Aparat Penegak Hukum) bertindak sebagai konsultan atau advisor,” ucapnya.

Disinggung soal Jawa Tengah, Tito menilai provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo tersebut sebagai salah satu provinsi yang mampu menyelesaikan APBD dengan cepat. Sehingga, dipilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020.

“Jawa Tengah juga munculnya ide terkait pemerintahan desa. Selain itu, merupakan daerah yang memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan, penyerapan dana desa pada 7.809 desa di Jateng cukup beragam. Paling tinggi digunakan untuk infrastruktur jalan dengan panjang total 5,7 ribu kilometer. Kemudian jembatan sepanjang 13,8 kilometer, pasar desa, Bumdes, irigasi, embung, dan lainnya. Selain itu, dana desa Jawa Tengah 2020 naik lima persen dari sebelumnya, menjadi Rp 8,2 triliun.

“Penyerapan 99,84 persen tahun 2018, naik jadi 99,9 persen di tahun 2019,” jelasnya.

Di akhir acara, Ganjar Pranowo menerima bantuan untuk pembangunan atau perbaikan 30 kantor desa yang rusak parah. Penyerahan dilakukan simbolis dari Tito kepada Ganjar. (Diskominfo Jateng/MA)