Nusaperdana.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan bahwa dalam konteks menghadapi pemilu di tahun 2024 mendatang, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal yang penting.

Menurut Mahfud, keterbukaan informasi itu bisa menjadi kanalisasi dari kekisruhan yang mungkin muncul akibat pemilu. Sehingga dengan adanya kanalisasi tersebut, tidak menjadi kegaduhan di dalam penyelenggaraan pemilu dari pusat sampai ke desa-desa.

"Partai politik serta masyarakat sebagai unsur penting dalam keberhasilan pemilu harus memperhatikan masalah ini baik untuk menuntut maupun untuk membuka informasi dari pihaknya," ucapnya, saat memberikan sambutan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Rabu (14/12/22).

Menkopolhukam ini menerangkan, keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan tahapan pemilu menjadi salah satu indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur, bersih, adil, dan demokratis."Itu semua merupakan hak-hak konstitusional warga negara," lanjutnya.

Oleh sebab menurut Mahfud, penyelenggaraan pemilu tentu harus memperhatikan prinsip dan asas keterbukaan informasi publik.

Karena keterbukaan informasi merupakan aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang transparan.

"Saya harapkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik masing-masing. Hasil monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi merupakan parameter bagi terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh badan publik," tutupnya.