Nusaperdana.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi virus corona (Covid-19) banyak kendala dan masalah.

Hal itu dikarenakan prosedur pendistribusian bansos terlalu berbelit-belit.

"Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit, padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (19/5).

Untuk itu, Jokowi kembali meminta agar aturan terkait penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin. Sehingga, bansos dapat segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

"Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas. Sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar permasalahan data penerima bansos yang banyak ditemukan, khususnya sinkronisasi data, segera diselesaikan. Ketua RT dan RW perlu dilibatkan.

"Dilibatkan RT/RW, desa, buat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan. Sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat," tutur dia.

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan agar bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19) dapat tersalurkan seluruhnya pada pekan ini atau sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Menurut dia, Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang baru tersalurkan hingga kini kurang lebih 15 persen. Sementara itu, bansos tunai kurang lebih 25 persen.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp600 ribu kepada warga tak mampu di Jabodetabek.

Sementara, keluarga di luar Jabodetabek akan mendapat Bantuan Langsung Tunai senilai Rp600.000.