Presiden Jokowi Instruksikan Pembenahan Manajemen Logistik dan Pengelolaan Cadangan Beras
Nusaperdana.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu sore, 4 Desember 2019, untuk membahas pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Di hadapan jajaran terkait yang hadir dalam rapat terbatas tersebut, Kepala Negara menekankan agar pemerintah benar-benar memiliki data ketersediaan produksi beras dalam negeri yang akurat dan terkonsolidasi. Data tersebut di antaranya seperti luas bahan baku lahan sawah di Indonesia hingga data riil mengenai produksi beras.
"Saya harapkan data produksi beras betul-betul riil dan terkonsolidasi sehingga kita betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan tentu saja langkah-langkah koreksi dan langkah-langkah perbaikan yang akan kita lakukan," ujarnya.
Di samping membicarakan persoalan data, Presiden juga menyinggung soal manajemen logistik dan rantai pasok beras nasional. Produksi beras di setiap daerah tidaklah merata. Terdapat daerah yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri dan memasok ke luar daerahnya, namun terdapat pula daerah-daerah yang membutuhkan pasokan beras dari luar wilayahnya.
Terkait hal tersebut, Presiden mengatakan, aspek ketersediaan komoditas beras menjadi sangat penting. Demikian pula dengan keterjangkauan terhadap pasokan beras ke masing-masing daerah di Indonesia.
"Saya melihat kuncinya adalah efisiensi dan keandalan dalam manajemen logistik kita," sambungnya.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah dapat segera dibenahi sehingga penumpukan stok beras yang apabila tidak tersalurkan dapat ditangani dan dicarikan jalan keluarnya sejak jauh hari.
Penumpukan stok-stok beras yang tidak tersalurkan tersebut selain meningkatkan biaya perawatan juga dapat berpotensi menurunkan mutu dari stok beras yang ada.
"Oleh sebab itu, saya minta regulasi dan manajemennya segera diselesaikan dan dibereskan dan dibuat pola-pola baru sehingga tidak justru menjadi beban bagi Bulog," tandasnya.


Berita Lainnya
Rp400 Miliar Diduga Diselewengkan, Komisi Kejaksaan Desak Kejati NTT Usut Tuntas Kasus Rumah Eks Pejuang Timtim
Proyek Rumah Eks Pejuang Timtim Dibiayai APBN Rp400 Miliar, Kejati NTT Selidiki Dugaan Penyimpangan
Lima Pekerja Bangunan Dibunuh OPM, Komisi XIII: Negara Harus Jamin Rasa Aman bagi Pekerja Sipil
Hadapi Kemarau, Menteri Dody Hanggodo Andalkan Ribuan Sumur Bor dan Jaringan Irigasi
DPW Perempuan Bangsa Kepulauan Riau Resmi Dilantik, Hj. Helmiaty Basri Siap Pimpin Penguatan Peran Perempuan di Kepri
Seorang Remaja Diperkosa 27 Pria di Sampang, Komisi XIII: Kejar Seluruh Pelaku, Pastikan Korban Pulih dan Peroleh Keadilan
Kapolri Serahkan Bantuan Peralatan Karhutla di Riau, Ingatkan Ancaman El Nino dan Prioritaskan Pencegahan
Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi, Total 110 Unit Perkuat Konektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Riau