Andi mengatakan perencanaan aksi ini sudah dikonsolidasikan dengan kampus seluruh Indonesia sejak 5 Oktober lalu. Aliansi BEM SI sepakat untuk menggelar aksi besok.

"Pada Senin, 5 Oktober 2020, kami dari Aliansi BEM SI melakukan konsolidasi nasional untuk membahas perihal situasi di wilayah masing-masing dan rencana ke depan mengenai disahkannya omnibus law. Konsolidasi kali ini berlangsung dimulai pukul 20.15-22.40 WIB dengan dihadiri beberapa wilayah, mulai Sumbagut, Sumbagsel, Jabar, Jateng-DIY, BSJB, Jatim, Kaltimsel, Kaltim, Kaltengbar, Balinusra," ujarnya.

Andi mengatakan BEM SI akan menolak UU Cipta Kerja dan menolak opsi alternatif untuk menempuh jalur judicial review (JR). Pihaknya juga akan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perppu.

"Secara narasi, kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti JR dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu," ujarnya.

Aliansi buruh juga tetap menggelar aksi mogok kerja nasional pada hari ini terkait penolakan UU Cipta Kerja yang baru disahkan. Kaum buruh akan turun ke jalan melakukan aksi hingga 8 Oktober 2020.

"Hari ini kita aksi di daerah dan kota masing-masing ada yang di pemda, di kawasan, ini dilakukan serentak," kata Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos saat dihubungi, Selasa (6/10/2020).

Nining mengatakan kaum buruh akan melakukan aksi di pemda dan kawasan industri seluruh Indonesia pada hari ini dan besok. Menurutnya, aksi penolakan UU Cipta Kerja ini akan dilanjutkan lebih besar di DPR atau Istana pada 8 Oktober 2020.

"Iya, yang dimaksud mogok nasional kan melakukan aksi serentak di berbagai kota, baik daerah-daerah secara nasional, kan gitu. Kalau tanggal 8 Oktober itu kan memang aksinya di DPR nanti, gerakan buruh bersama rakyat, bersama aliansi di daerah-daerah, tanggal 8 itu akan lakukan aksi di Jakarta gitu. Apakah di DPR atau Istana, tapi sementara di DPR gitu," ucapnya.