"Alhamdulillah masyarakat begitu antusias menghadiri reses Pak Dani. Apa pun yang menjadi usulan dan keluhan masyarakat, nanti kita sampaikan sama-sama kepada wakil kita di provinsi Riau H Dani M Nursalam," kata Kades Desa Sungai Luar Taufik HS, dalam sambutannya dihadapan ratusan warganya.

Kehadiran mantan Ketua DPRD Inhil periode 2014-2019 ini tidak lain untuk menyapa serta menyerap keluhan dan aspirasi masyarakat desa pasca Pemilu April 2019 lalu.

H Dani M Nursalam dalam sambutannya tidak lupa menyampaikan ucapan terima kepada masyarakat yang antusias datang menghadiri resesnya meskipun mengganggu waktu istirahat.

"Saya meyakini masyarakat tidak hanya ingin dikunjungi menjelang Pemilu saja, tapi setalah terpilih dan duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Riau sudah merupakan kewajiban untuk hadir kembali di tengah-tengah masyarakat, begitu pula di Sungai Luar ini," ujar Dani.

Dari 8 anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Inhil yang terpilih, diakui Dani  hanya dirinya yang duduk di Komisi IV Bidang Pembangunan Infrastruktur. Kepercayaan yang diberikan ini, dengan komitmen bersama dirinya akan memperjuangkan pembangunan semaksimal mungkin bagi daerah asalnya terpilih sesuai tupoksinya di dewan provinsi.

"Ada 20 kecamatan dan 263 desa/kelurahan yang harus dikunjungi sebagai wakil rakyat. Semuanya tentu membutuhkan perhatian dan sentuhan pembangunan termasuk Sungai Luar," sebutnya.

Sungai luar ini, dikatakan Ketua DPC PKB Inhil ini, merupakan desa yang dibentangi ruas jalan provinsi. "Artinya pecahan jalan provinsi itu ada di Sungai Luar. Ini sangat strategis untuk memastikan alokasi anggaran pembangunan setiap tahunnya untuk ruas jalan provinsi yang ada di desa," jelasnya.

Tidak hanya itu, jembatan Sungai Piring juga menjadi perhatian serius politisi PKB ini. Pada kesempatan reses di Batang Tuaka, Ia juga menyempatkan diri meninjau langsung kondisi jembatan Sungai Piring yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau itu.

"Saya melaporkan langsung kondisi jembatan itu kepada Gubernur. Jembatan itu kan bagian wewenang provinsi, jadi ini juga tugas dewan untuk memperjuangkan keluhan masyarakat dengan kondisi jembatan itu kepada Pemrov Riau," pungkasnya.