Solihin menjelaskan, proses hukum telah tersandra oleh Plt. Bupati Bengkalis dan saat ini sedang ditangani oleh jajaran Polda Riau. Maka, untuk berjalannya roda pemerintahan yang baik dan menyangkut kepentingan masyarakat umum, hendaknya hal itu lebih dipertimbangkan lagi.

“Banyak yang  belum terselesaikan oleh kebijakan Bupati Bengkalis defenitif sebelumnya  Amril Mukminin. Maupun persoalan yang sedang dan akan dihadapi oleh Pemkab Bengkalis menyangkut kepentingan bangsa dan negara,”ungkapnya.

Solihin menyampaikan, beberapa persoalan yang terjadi di birokrasi Bengkalis, seperti adanya tunda bayar alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 98 Tahun 2017. Tentang perubahan kedua atas Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengalokasian ADD dalam wilayah Kabupaten Bengkalis, untuk seluruh desa sebesar Rp 65.386.230.012 yang tidak terselesaikan oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

"Perlu kita ketahui bersama, bahwa kondisi Bengkalis sedang berstatus siaga dalam menghadapi musim panas panjang selama 7 bulan. Dan dalam hitungan bulan lagi, kabupaten Bengkalis akan melaksanakan Pemilukada 2020, yang sudah menjadi agenda lima tahunan, jelas semuanya untuk kepentingan negara, bukan kelompok, maka dengan hadirnya kami disini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan nantinya,” ujarnya. (Rls/Putra)