Nusaperdana.com, Jakarta - Beberapa hari lalu, herd immunity ramai diperbincangkan karena disebut bisa efektif dalam menghentikan penyebaran virus corona COVID-19. Herd immunity dalam konteks ini adalah sengaja membiarkan banyak orang terinfeksi virus dengan harapan nantinya mereka akan kebal terhadap penyakit tersebut ketika sudah sembuh.
Menanggapi hal ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) menilai herd immunity tidak cocok jika diberlakukan di Indonesia. "Dampaknya adalah peningkatan jumlah kematian. Kematian massal ini bisa terjadi di kelompok usia produktif sehingga mengakibatkan hilangnya sebuah generasi," tulis PAPDI dalam rilisnya.
Sekretaris Jenderal PAPDI, Dr dr Eka Ginanjar, SpPD, KKV, menjelaskan bagaimana bila herd immunity diberlakukan maka akan banyak orang yang tak bisa diselamatkan.
"Herd immunity bisa tercapai apabila sebagian populasi terinfeksi yaitu sekitar 70 persen. Artinya sebanyak 189 juta dari 270 juta penduduk Indonesia akan terinfeksi," kata dr Eka, Senin (30/3/2020).
"Masalahnya Case Fatality Rate (CFR) kita tinggi banget yaitu di atas 8 persen. Artinya fasilitas kesehatan kita tidak siap dan akan banyak yang menjadi korban," lanjutnya.
Menurutnya sekitar 80 persen orang yang terinfeksi virus corona tidak mengalami gejala sehingga bila sengaja dibiarkan maka penyebarannya akan semakin sulit untuk dikontrol.
dr Eka meminta kepada pemerintah untuk lebih tegas dalam memutus penyebaran virus corona ini yaitu dengan cara melaksanakan UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selain itu kapasitas fasilitas kesehatan juga ditingkatkan untuk pasien virus corona.
"Laksanakan UU No 6 Tahun 2018 yaitu karantina wilayah. Kedua, tingkatkan kapasitas sistem kesehatan untuk COVID-19 seperti tes cepat, massif, akurat dan tingkatkan kapasitas rumah sakit dengan perbanyak ICU dan isolasi termasuk ventilatornya," tuturnya.
[Ikuti Nusaperdana.com Melalui Sosial Media]
Tulis Komentar
.png)
Berita Lainnya
Korlantas Polri Tunda Operasi Patuh 2026, Ditlantas Polda Riau Ajak Masyarakat Tetap Tertib Berlalu Lintas
Perkuat Kedaulatan Hukum Nasional, DPR Desak RUU HPI Batasi Penggunaan Hukum Asing dalam Kontrak Bisnis
Hutama Karya Pastikan Layanan Jalan Tol Tetap Berjalan Normal di Tengah Pemadaman Listrik PLN di Pulau Sumatera
Warga Binaan Rutan Medan Buka Puasa Bersama Keluarga. 1.543 orang berkumpul di Safari Ramadhan Penuh Makna
Rutan Medan Tancap Gas Atasi Overkapasitas, 85 Napi Tipikor Dipindahkan Selama 2025 - 2026
Pers di Persimpangan AI: Menkomdigi Tegaskan Etika sebagai Nafas Demokrasi
Patisipasi Dalam HPN 2026 di Banten PWI Bengkalis Ikuti Jalan Sehat
Sambut HPN dan Piala Dunia 2026, PWI Main Bola Bareng ANTARA, TVRI, dan RRI