Nusaperdana.com, Jakarta - Total stimulus yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 berikut dampaknya mencapai Rp 695 triliun. Namun, penyerapannya belum optimal. Realisasinya baru Rp 136 triliun.

”Artinya, baru 19 persen,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) virtual kemarin (27/7).

Berdasar data per 22 Juli lalu, perlindungan sosial baru terealisasi 38 persen.

Kemudian, stimulus untuk UMKM, termasuk penempatan dana di bank-bank Himbara, 25 persen. Sementara itu, anggaran sektor kesehatan baru terserap 7 persen. Dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah terserap 6,5 persen serta insentif usaha baru keluar 13 persen.

Karena itu, presiden meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengambil terobosan dan bekerja lebih cepat. Dengan begitu, anggaran bisa segera terserap dengan maksimal dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

Bila perlu, dilakukan revisi terhadap regulasi-regulasi untuk percepatan. ’’Lakukan shortcut, lakukan perbaikan, dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral dan ego daerah-daerah,’’ tegas mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menuturkan, pihaknya menyiapkan lima langkah untuk penanganan lanjutan Covid-19.

Tiga di antaranya berkaitan dengan stimulus dan jaring pengaman sosial. Yakni, Indonesia berdaya untuk peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia tumbuh untuk peningkatan penerimaan negara, dan Indonesia bekerja untuk penyerapan tenaga kerja. Dua lainnya fokus di sektor kesehatan.

Indonesia berdaya akan diimplementasikan dalam penyaluran bansos dan program padat karya. Juga, kartu prakerja, subsidi gaji, penyaluran kredit modal kerja, dan penjaminan pemerintah dengan prioritas UMKM. Termasuk di dalamnya penyaluran 12 juta bantuan kepada UMKM sebesar Rp 2,4 juta agar tepat sasaran.

Kemudian, ada perpanjangan subsidi listrik, selain untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, hingga Desember. Ditambah relaksasi abonemen ataupun biaya listrik yang menjadi aspirasi industri dan pariwisata yang meminta keringanan pembayaran minimum listrik.

Sementara itu, program Indonesia tumbuh mengandalkan peningkatan ekspor maupun transformasi tambahan perluasan perpajakan dan cukai. Juga, mendorong ekonomi di level mikro dan sektor lain. Pemerintah menyiapkan program yang disebut beli produk Indonesia.

’’Antara lain, menteri PUPR akan membeli karet dari perkebunan rakyat,’’ terangnya. Karet itu untuk campuran aspal.

Kemudian, Kementerian Perindustrian akan membeli bahan baku untuk industri kecil dan menengah. Kementerian-kementerian lain juga sedang mempersiapkan program. Komite juga menyiapkan program multiyear.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 15 triliun untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah. ”Covid-19 ini berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan asli daerah sehingga mengganggu keuangan dan rencana belanja daerah. Karena itu, pemerintah pusat memberikan fasilitas pinjaman daerah untuk membantu hal tersebut,” jelas Luhut.

Bantuan itu, selain berbentuk fasilitas pinjaman daerah, pemerintah pusat akan menempatkan dana di tujuh bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp 11,5 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah bakal meluncurkan program penjaminan pinjaman untuk sektor korporasi non-UMKM dan non-BUMN. ”Hal ini juga untuk membantu perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk menjaga kelangsungan usaha dan mencegah PHK,” tambahnya.

Sumber: Jawapos.com