Tunggakan Jamkesda 13 Milyar di RSUD Bangkinang Belum Juga Dibayar

Nusaperdana.com, Kampar - Sampai saat ini tunggakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menunggak sebesar 13 Milyar di RSUD Bangkinang belum juga dibayar oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Tunggakan Jamkesda tersebut secara langsung berdampak kepada neraca keuangan di RSUD Bangkinang.
Direktur RSUD Bangkinang Asmara Fitrah Abadi kepada wartawan di RSUD Bangkinang, Selasa siang (14/2) mengatakan, "Sampai saat ini tunggakan Jamkesda di RSUD Bangkinang belum dibayar," katanya.
Ketika ditanya kapan rencana dibayar tunggakan Jamkesda tersebut oleh Dinas terkait dan Asmara Fitrah Abadi mengatakan, tergantung kepada Dinas Kesehatan kapan mereka akan membayarnya.
Berita sebelumnya Direktur RSUD Bangkinang Asmara Fitrah Abadi kepada wartawan di Balai Bupati Kampar, Kamis siang (5/1) mengungkapkan, "Tunggakan Jamkesda di RSUD Bangkinang lebih kurang 13 Milyar dan tunggakan tersebut terhitung dari tahun 2020 sampai sekarang," ungkapnya.
Ketika ditanya ada dampak tunggakan Jamkesda kepada RSUD Bangkinang dan Asmara Fitrah Abadi mengatakan, "Tunggakan Jamkesda di RSUD Bangkinang sebesar lebih kurang 13 Milyar sudah berdampak kepada neraca keuangan RSUD Bangkinang," ungkapnya.
Diterangkan nya lebih lanjut, mengenai tunggakan tersebut sudah kami sampaikan kepada Dinas dan Dinas sudah rapat juga dengan kami. Dinas hanya mampu membayar sebesar 400 Juta untuk tahun 2023, ungkap Direktur RSUD Bangkinang
Berita Lainnya
Soal Tambang Pasir yang Menjamur di DAS Sungai Kampar, Kasat Pol PP Persilahkan DLH Turun Cek ke Lokasi
72 Personel Polres Inhil Terima Kenaikan Pangkat Setingkat lebih Tinggi
Wakil Bupati Asahan Buka Rakornis TP. PKK Kabupaten Asahan
Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Ke 238 Kota Tanjung Pinang, Wako Rahma Sampaikan Ini
Pelindo Diminta Bantu Tingkatkan Perekonomian Inhil
Bhabinkamtibmas Polsek Sesean Lakukan Sosialisasi Pilkada Damai dan Sehat melalui Sambang
SMA Muhammadiyah 8 Kisaran Sukses Gelar Musyran ke-XVII
AMPI Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Inhil