Nusaperdana.com, Indragiri Hilir - Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Syamsuddin Uti membuka Rapat Advokasi Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) serta Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Senin (23/9/2019) di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Inhil, Tembilahan. PUG adalah strategi yang dilaksanakan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender dari sejumlah aspek kehidupan manusia, seperti rumah tangga, masyarakat, dan negara. Strategi ini diimplementasikan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai kehidupan dan pembangunan. PUG dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Kegiatan diikuti oleh Kasubbag Perencanaan OPD se-Inhil. Materi disampaikan oleh Fasilitator Gender Provinsi Riau, Dr Hj Lena Farida MSi. Turut hadir dalam momen tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Inhil, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Kepala DP2KBP3A Inhil, serta Kepala OPD se-Inhil. Acara yang ditaja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Inhil ini bertujuan agar peserta mampu memahami penganggaran responsif PUG di semua OPD yang ada di Inhil. Pada kesempatan itu, dilakukan juga penandatanganan fakta integritas tentang Percepatan Pelaksanaan PUG oleh sejumlah Kepala OPD terkait yang diketahui oleh Wakil Bupati Inhil. Dalam pelaksanaan PUG diperlukan 7 prasyarat, yaitu: 1. Komitmen dari pengambil kebijakan 2. Kebijakan dan program 3. Kelembagaan PUG (adanya pokja dan vocal point) 4. Sumber daya yang memadai 5. Data terpilah 6. Tool atau alat 7. Jejaring/ networking Wakil Bupati menyebutkan bahwa di Inhil ada beberapa perempuan yang meraih kesetaraan gender dengan dipercayakan sebagai Kepala OPD. "Kita juga punya banyak peranan wanita di pusat kesehatan masyarakat di kecamatan," ujan Wakil Bupati dalam sambutannya. Menurut Syamsuddin Uti, kesetaraan gender merupakan suatu keharusan untuk menunjang dan menyukseskan pembangunan di daerah. "Kesetaraan ini memang diharuskan. Ke depan kita ingin ada kesetaraan dengan melihat dari latar belakang yang bagus," tuturnya. Selain berprestasi di pembangunan, Syamsuddin Uti juga mengutarakan bahwa perempuan di Inhil banyak yang sukses di bidang wiraswasta atau UKM. Penulis: Jamrani