Lebih lanjut, diungkapkan Wahid, jika kebun kelapa sawit itu berada di klaim kawasan hutan lindung dan konservasi, pemerintah akan memberikan toleransi selama satu daur.

"Untuk yang terlanjur menggarap di kawasan Hutan Lindung dan konservasi di toleransi selama satu daur masa tanam, setelah itu harus dikembalikan ke Negara, untuk perusahaan tetap berlaku denda," ujar pria asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Menurut Wahid, solusi bagi kebun perorangan yang tumpang tindih dengan konsesi atau Hak Guna Usaha (HGU) adalah luas HGU atau Konsesinya yang dikurangi, bukan petani kelapa sawitnya yang diusir.

"Nah, bagi lahan HGU yang tumpang tindih, konsesi HGU yang dikurangi. Sebab, enggak mungkin kelapa sawit itu ditebangi, semuanya harus saling azas manfaat. Perkiraan kita, negara akan mendapatkan dana sekitar Rp250 triliun dari hasil pembayaran itu dan yang paling penting lagi, semua pekebun mendapat kepastian hukum," katanya.

Selama ini, dikatakan Wahid, pihak yang diuntungkan atas klaim kawasan hutan itu, justru hanya para oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan sisi abu-abu ketidakpastian hukum persoalan tersebut.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Riau kecil dari sektor kebun kelapa sawit, karena klaim kawasan hutan tumpang tindih tadilah. Sementara, di sisi lain, sejumlah oknum yang kenyang," katanya.

Masih soal kelapa sawit, Wahid menyebut bahwa perusahaan yang didapat dari pemerintah, wajib membuat kebun pola kemitraan 20 persen. Untuk lahan yang dibeli sendiri dan kemudian diurus Izin Usaha Perkebunan atau IUP-nya, kemitraan tetap harus ada, tapi lahan untuk kemitraan itu bersumber dari lahan masyarakat yang akan menjadi mitra.

"UU ini jadi semacam karpet merah, penuh dengan kepastian hukum bagi investasi. Mudah-mudahan dengan adanya UU ini, investasi yang masuk ke Indonesia akan melonjak," kata ketua PKB Riau ini.

Alasannya, dikatakan Wahid, adalah kemudahan yang 'ditawarkan' melalui UU Ciptaker, seperti proses pengurusan izin yang tidak perlu bertemu dengan orang.

"Aturan semacam ini tentu akan menyebabkan birokrasi yang koruptif akan tidak zona nyamannya," lanjutnya.

Selama ini, Wahid tidak menyangkal, bahwa investasi tidak tumbuh dari ketidakpastian hukum, khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan. Regulasi yang tumpang tindih. Keadaan semacam ini jugalah, imbuh Wahid, yang membuat angkatan kerja di Indonesia menjadi tinggi, banyak yang akhirnya cari kerja di luar Negeri.

“Tapi Insya Allah dengan adanya UU ini, investasi semakin tumbuh dan tenaga kerja terserap,” dia mengatur harapan itu.