Junaidi mengatakan, selain penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, BPR juga membutuhkan 'investasi' dalam bentuk tabungan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Inhil.

Disamping itu pula, diungkapkan Junaidi, Pemerintah juga melakukan upaya lain guna memajukan BPR Gemilang. Langkah yang paling nyata, lanjut Junaidi, adalah dengan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan, misalnya saja seperti dana Tunjangan Penghasilan Pegawai atau TPP dan Sertifikasi Guru. atau lebih jauh lagi mengelola Gaji dan tunjangan ASN. 

"Harapannya, agar BPR dapat memberikan kredit-kredit lunak tanpa anggunan bagi pedagang kecil. Pembiayaan kredit lunak ini berasal dari 'investasi' atau tabungan masyarakat," tutur Junaidi.

Saat ini, Junaidi menuturkan, BPR Gemilang telah menyalurkan kredit lunak bagi pedagang kecil. Kredit tersebut, disalurkan dalam upaya mengatasi maraknya rentenir yang mengikat pedagang kecil.

"Di sinilah kita fungsikan bank milik kita. Selaku bank 'anak kandung' Pemerintah Indragiri Hilir sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk membesarkannya. Setelah ini kami akan berkoordinasi dengan pihak BPR. Membicarakan konsep pemberdayaan bank daerah, kita matangkan konsepnya," tutup Junaidi.