Enggan Berkomentar Banyak Perihal People Power, Dandim Inhil: Mohon Maaf Saya Bersama Rakyat
Inhil -Dandim 0314/Inhil, Letkol Inf Andrian Siregar, enggan berkomentar banyak perihal isu people power yang kian merebak di kalangan masyarakat.
"Mohon maaf Saya bersama rakyat. Mikirkan harga kelapa saja sudah pusing," begitu balasannya ketika dihubungi wartawan melalui pesan tertulis di Tembilahan, Kamis (16/5/2019) sore.
Letkol Inf Andrian Siregar juga menyarankan kepada pihak media untuk tidak ikut-ikutan menambah panas suasana. "Saran Saya media tidak perlu lah ikut-ikut menambah panas suasana," tukasnya.
Di sisi lain, Letkol Inf Andrian Siregar juga tidak menganggap isu people power sebagai isu yang santer berkembang di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Inhil. "Siapa yang bilang santer di kalangam masyarakat Inhil?," katanya.
Sebagaimana diketahui, sejak beberapa waktu lalu, beredar kabar akan dilakukannya gerakan people power dalam bentuk pengerahan massa oleh kubu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dilatarbelakangi penolakan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu tahun 2019 pada 22 Mei mendatang.
Sejumlah tokoh di Kabupaten Inhil pun juga telah menyerukan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam upaya mendelegitimasi hasil kerja lembaga penyelenggara Pemilu, yakni KPU melalui gerakan people power.
Di pihak lain, simpatisan dari kubu pasangan 02 cukup banyak yang menyepakati adanya gerakan people power dengan alasan kedaulatan rakyat seperti yang beredar luas di Media Sosial.


Berita Lainnya
Bupati Inhil Herman Tekankan Kesiapsiagaan Karhutla Hadapi Musim Kemarau 2026 di Inhil
Bupati Inhil Lepas Keberangkatan Jamaah Haji Menuju Tanah Suci
Bupati Herman Atensi Pembangunan Pasar Yos Sudarso yang Sudah Terlihat Tua, Kumuh, dan Memprihatinkan
Bupati Inhil Herman Lepas 307 JCH Kloter 7 di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan, Suasana Haru Iringi Keberangkatan
Bupati Inhil, Herman Buka MUSKAB VII PWRI Inhil, Tekankan Sinergi Pensiunan untuk Wujudkan Inhil Hebat
DPRD Kampar Diminta Beri Penjelasan Soal Dana Hibah 2026, Ini Poin yang Dipertanyakan
Paripurna LKPj 2025 Rampung, DPRD Kampar Tegaskan Komitmen Pengawasan dan Perbaikan Kinerja Pemda
Karaoke di Tapung Disorot, Izin Belum Tuntas Tapi Diduga Sudah Beroperasi