Dengan kondisi itu, Erick mengatakan kementerian kemudian akan memastikan BUMN untuk mendapat dividen. Jadi, kementerian tidak memikirkan 'uang cepat' alias jual beli jabatan.

Sebab, ada kecemburuan di mana gaji di kementerian kecil sementara gaji direksi dan komisaris tidak kalah dengan swasta. Padahal, kementerian yang membuat kebijakan.

"Dengan begitu seluruh Kementerian BUMN akan memastikan BUMN untuk dividen. Jadi tidak memikirkan uang cepat. Uang cepat itu apa, 'kalau jabatan di sini harganya segini, karena kecemburuan'. Gajinya di sini kecil, gaji direksi dan komisaris tidak kalah dengan swasta, padahal di sini yang namanya policy, cemburu," paparnya.

Kerap rombak pejabat, Erick tak takut diancam

Selama menjabat, Erick sendiri sudah menjalankan sejumlah kebijakan. Salah satunya ialah 'bongkar pasang' direksi BUMN. Erick mengaku, dalam menjalankan kebijakannya tersebut tak takut diancam.

"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas. Saya loyalitasnya ke presiden karena saya pembantunya beliau," katanya.

Erick menjelaskan, dalam pemilihan direksi dan komisaris ini ada sejumlah penilaian yang dilakukan. Dia mengatakan, calon direksi atau komisaris mengikuti tata kelola perusahaan yang baik.

"Direksi dan komisaris itu harus GCG, akhlak. Tapi di sini kita masukan ngerti digital leadership, global business, customer focus, building strategy partnership," ujarnya.

Kemudian, dalam pemilihan petinggi BUMN juga melibatkan kementerian terkait. Sebagai contoh, dalam pemilihan pejabat BUMN karya melibatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kita juga libatkan menteri terkait, tak mungkin BUMN karya tak punya hubungan baik dengan Menteri PUPR. Nah ini yang coba kita pastikan," ujarnya.

Selanjutnya, kata Erick, dalam pemilihan pejabat BUMN ini ia mendengarkan respons pasar.

"Tentu yang lain saya juga mendengar pasar. Kenapa, kalau kita mau bangun ekosistem yang baik ya harus diterima pasar," ujarnya.