Nusaperdana.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena instruksinya soal pembangunan kilang minyak di Indonesia tak dijalankan.

Padahal, Jokowi mengaku lima tahun lalu dirinya telah meminta jajarannya untuk membangun lima kilang minyak, namun hingga kini tak ada yang terealisasi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam acara ini, para menteri kabinet Indonesia Maju dan kepala daerah.

"Sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang (periode) pertama, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini dari lima (kilang) yang ingin kita kerjakan, satu pun enggak ada yang berjalan, satu pun (tidak ada)," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12/2019).

Jokowi pun merasa heran selama 34 tahun, Indonesia tak pernah membangun kilang minyak. Padahal, apabila kilang minyak dibangun maka akan banyak komoditi turunan yang bisa dihasilkan.

Salah satunya yaitu, petrokimia yang tak perlu impor lagi. Sebab, selama ini nilai impor petrokimia sebesar Rp323 triliun per tahun.

"Impor petrokimia ini gede sekali, Rp 323 triliun impor kita petrokimia. Tiap hari jengkel kaya apa, coba triliun ya bukan miliar," ucap Jokowi.

Untuk itu, dia memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pembangunan kilang minyak. Jokowi ingin proyek ini benar-benar terealisasikan.

"Harus rampung, pekerjaan besar ini harus rampung," tegas dia.

Transformasi Ekonomi

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tak mau hanya dijanjikan soal pembangunan kilang minyak. Pasalnya, selama in, dirinya dijanjikan 2 sampai 3 tahun selesai, namun tak ada hasil.

"Ini ada yang memang menghendaki kita impor terus. Ini yang namanya transformasi ekonomi," katanya.

Jokowi pun meminta pemerintah daerah ikut mendukung rencana pembangunan kilang minyak tersebut. Caranya, bisa dengan mempermudah masalah perizinan dan mendukung jika ada masalah pembebasan lahan.

"Kalau masih ada problem pembebasan lahan daerah dukung penuh, masalah perizinan daerah ikut campur, cawe-cawe agar selesai, yang kita harapkan itu," pungkas Jokowi.

Jokowi Minta Ahok Kawal Pembangunan Kilang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk mengawal pembangunan kilang minyak.

Jokowi telah menyampaikan hal tersebut saat bertemu Ahok dan Nicke di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 9 Desember 2019.

"Juga pembangunan kilang minyak, harus! Sudah 34 tahun enggak bisa bangun, kebangeten. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," ujar Jokowi kepada wartawan di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (10/12).

Selain itu, dia memerintahkan keduanya untuk menurunkan impor minyak dan gas. Jokowi ingin impor migas dikurangi sehingga dapat menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan.

"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik. Intinya mereka menyanggupi," jelasnya.**