Nusaperdana.com - Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah hingga BUMN masih suka menggunakan barang impor. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun marah dan menyentil beberapa kementerian yang nyata-nyata suka impor.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kemarahan Jokowi bukan masalah yang baru. Sejak dulu, memang tidak ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga.

"Dari dulu masalahnya sama dan tidak ada perbaikan yang signifikan," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (25/3/2022).

Masalah yang diungkap tetap sama. Kementerian dan lembaga kerap berdalih produk UMKM tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Padahal mereka lebih pro terhadap produk impor.

"Alasannya klasik, produsen lokal apalagi UMKM dianggap tidak memiliki kualitas yang sesuai kriteria," kata dia.

Padahal, seharusnya kementerian dan lembaga memberikan pendampingan agar produk UMKM bisa memenuhi standar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Jokowi yang meminta agar standarisasi kepada UMKM tidak dipersulit.

"Harusnya ada pendampingan dan bantuan kepada pelaku usaha lokal untuk memenuhi standarisasi tadi," kata dia.

Tak hanya soal kualitas, produk UMKM seringkali dipandang sebelah mata karena adanya aturan minimum produk dalam setiap pengadaan barang. Bhima menyebut, aturan ini sudah ada, namun di lapangan tidak berjalan.

Berdasarkan data dari LKPP transaksi belanja dari UMKM baru mencapai 33,6 persen di tahun 2021. Padahal Jokowi telah meminta minimal anggaran belanja kementerian/lembaga 40 persennya diserap UMKM.

"Porsi nilai transaksi UMKM dalam pengadaan Rencana Umum Pengadaan tahun 2021 hanya 33,6 persen," kata dia.

Sementara itu di tahun yang sama, untuk pengembangan produk yang masuk e-catalog hanya sebesar 46.903. Padahal targetnya harus 70.000 produk.