Dia pun meminta agar penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin agar fleksibel dalam pelaksanaannya. Namun dia menekankan harus tetap akuntabel.

"Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali," tambahnya

Untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, Jokowi mengusulkan penyaluran bansos agar didampingi KPK, BPKP, dan Kejaksaan.

"Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," tegasnya.

Jokowi juga meminta agar menyelesaikan permasalahan data penerima yang tidak sinkron. Dia minta agar data penerima dibuat transparan.