Sayangnya, tidak semua orang yang memiliki keahlian itu bisa direkrut menjadi PNS. Untuk itu, ke depannya akan lebih banyak pegawai pemerintahan yang direkrut lewat perjanjian kerja secara kontrak.

"Kita juga perlu memikirkan kembali bagaimana jumlah proporsi antara PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Saya kira ke depan kita lebih banyak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," ucapnya.

Selain itu, terkait sistem rekrutmennya akan dirancang agar bisa lebih fleksibel. Hal ini dilakukan untuk mendukung pegawai pemerintahan yang lebih kreatif lagi.

"Ini sudah kita gaungkan tapi penerapannya masih agak lambat. Saya kira kita di tahun ke depan harus terus-menerus memperbaiki standar kompetensi sistem rekrutmen yang bisa kita lakukan seperti Kemendikbud. Tidak kaku setiap tahun, tapi mungkin tiap tahun direncanakan tapi bagaimana kita melakukan rekrutmen bisa fleksibel dalam sepanjang tahun," imbuhnya.