Nusaperdana.com, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Nadiem Makarim segera memberikan hasil kajian wacana penggantian format Ujian Nasional.

"Tolong serahkan kajian dan cetak birunya, sehingga kami sebagai wakil rakyat bisa kaji, melihat dan menentukan bersama nasib pendidikan 5-10 tahun ke depan," kata Putra dalam diskusi Polemik bertajuk Merdeka Belajar Merdeka UN di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Putra menjelaskan, kajian dan cetak biru itu mesti komprehensif, khususnya terkait kurilulum, pengembangan guru dan anggaran.

Dengan adanya kajian dan cetak biru, maka Indonesia baru bisa bicara pendidikan untuk 5-10 tahun ke depan.

"Kita enggak beli kucing dalam karung. Ketika kita minta kajian ke Kemdikbud sebelum jadi keputusan, itu yang kita tunggu sekarang. Itu juga yang diinginkan ketua DPR," ujarnya.

Putra menegaskan, perubahan format UN akan berimplikasi pada peraturan menteri, UU, hingga kurikulumnya.

Untuk itu jika rencana Kemendikbud bisa disampaikan dengan utuh, maka keputusan penggantian format UN sudah dilihat secara 360 derajat.

Dia pun mengklaim bahwa DPR akan selalu setuju terkait wacana perubahan Ujian Nasional. Namun, sebagai pembuat UU dan menyiapkan anggaran, perlu detail yang diketahui oleh DPR.

Dia tak mau nantinya keputusan ini bisa digugat dan menjadi masalah. "Lalu kita buat bingung masyarakat. Itu yg kami hindari," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan kajian dan cetak biru pada Komisi X.

"Dalam rapat selanjutnya akan disampaikan cetak biru. Mohon bersabar. Itu kajiannya sudah bagus, sudah lengkap. Jadi tinggal menyampaikan ke depannya dan nanti dipaparkan di komisi X," katanya.**