Luky menjelaskan pinjaman dari ADB ini bukan untuk suatu proyek melainkan dalam bentuk program penanggulangan pandemi Corona. Mengenai pencairannya, Luky mengaku bisa bulai Mei ini atau Juni 2020.

"Pinjaman project dengan physical distancing nggak untuk dieksekusi, makanya program non budget support," jelasnya.

"Kapan dicairkan? Mudah-mudahan bulan Mei dan Juni," tambahnya.

Selain itu, kata Luky, pemerintah juga sudah mendapat komitmen pinjaman dari lembaga multilateral lainnya, seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), JICA, hingga Bank Dunia, dana yang akan didapat sebesar US$ 7 miliar,

"Tapi masih workout detailnya, tapi perkiraan bisa kumpulkan US$ 7 billion dan bisa menopang menutupi kemampuan pembiayaan kita," ungkapnya.

Dapat diketahui, total kebutuhan pembiayaan selama pandemi Corona mencapai Rp 1.439,8 triliun. Angka tersebut terdiri dari pembiayaan utang neto sebesar Rp 1.006,4 triliun yang berasal dari pembiayaan defisit Rp 852,9 triliun dan pembiayaan investasi Rp 153,5 triliun. Sisanya sebesar Rp 433,4 triliun adala pembiayaan utang bruto.

Dari total pembiayaan Rp 1.439,8 triliun, pemerintah akan memenuhinya dengan penerbitan SBN sebesar Rp 856,8 triliun, yaitu total pembiayaan SBN sebesar Rp 812,9 triliun ditambah SPN/S jatuh tempo 2020 sebesar Rp 43,9 triliun.

Sisa dari Rp 856,8 triliun ditutupi oleh penarikan pinjaman sebesar Rp 150 triliun, lalu sudah ada realisasi penarikan SBN hingga April sebesar Rp 221,4 triliun, program pemulihan ekonomi nasional sebesar RP 150 triliun, dan penurunan GWM perbankan oleh Bank Indonesia yang mencapai Rp 105,0 triliun.