"Tahun 2019 di Inhil masih ada 29 desa yang belum dapat aliran listrik. Tahun 2020 targetnya listrik sampai ke dusun. Kemudian kuota subsidi BBM di Inhil lebih kecil dibandingkan Kuansing, padahal jumlah penduduk lebih besar," tutur Abdul Wahid yang merupakan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Disamping membahas tentang energi, pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Pimpinan PLN Tembilahan dan Anggota DPRD Kabupaten Inhil tersebut juga membicarakan tentang kelapa yang menjadi komoditas unggulan daerah.

Bupati Kabupaten Inhil yang memimpin pertemuan kala itu, menekankan agar dapat memanfaatkan peluang besar pada pengembangan perkelapaan, mengingat Pemerintah Kabupaten Inhil beberapa waktu lalu telah banyak menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan pengolah produk turunan kelapa.

"Mudah-mudahan ke depan ada mesin-mesin yang dapat digunakan oleh masyarakat. 197 desa sudah terbentuk BUMDes. Saya mengharapkan BUMDes ini dapat dimaksimalkan," tutur Bupati.

Saat ini, Bupati mengungkapkan BUMDes yang aktif dan sehat belum mencapai 20 persen. Dirinya mengaku tidak berhenti memberi dukungan dan dorongan agar BUMDes terus berkembang dengan menggali potensi di masing-masing desa, karena prioritas BUMDes dibentuk ialah untuk membentuk unit-unit usaha produk turunan kelapa.