Jika menggunakan batubara secara penuh, dalam satu jam kondisi maksimal, PLTU Jeranjang membutuhkan 200 ton batubara sebagai bahan bakar. Dengan substitusi sebesar 3 persen, maka dibutuhkan 600 kilogram pelet setiap jam sebagai pengganti batubara.

Untuk mendorong ketersediaan pelet guna kebutuhan PLTU Jeranjang, PLN saat ini telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok untuk mengubah sampah menjadi pelet. 

"tantangan kami memang menjaga ketersediaan pelet. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan. Karena pelet untuk PLTU ini punya spesifikasi khusus"Imbuhnya. 

Melalui JOSS, sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok dikumpulkan dalam bak, lalu dimasukkan cairan bio activator untuk dilakukan proses peuyeumisasi, kemudian sampah dijemur hingga kering.

Setelah itu, sampah dimasukkan ke mesin pencacah dan tahap akhir melalui proses peletisasi. Mesin-mesin yang digunakan merupakan bagian dari program CSR PLN.

Usai berbentuk pelet, kemudian dijemur hingga kering. Selanjutnya, pelet bisa digunakan untuk campuran bahan bakar pembangkit listrik.

sasaran pemanfaatan olahan sampah ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan biaya produksi listrik, tetapi juga sebagai alternatif solusi penanganan sampah daerah dan upaya memberdayakan masyarakat.

"Dengan olahan ini sampah bisa bernilai, masyarakat juga bisa punya penghasilan tambahan. Jadi ekonomi masyarakat sekitar juga meningkat," tambah Nandang. 

Selain itu, pemanfaatan sampah menjadi energi ini juga menjadi alternatif solusi penanganan sampah di daerah.

Dody, pengelola TPA Kebon Kongok menyampaikan bahwa kehadiran pengolahan sampah sementara membantu mengurangi permasalahan sampah yang ada di Lombok.

"Sampah ini masih jadi salah satu masalah untuk Lombok, padahal tempat kami ini menjadi destinasi wisata. Dengan program dari PLN ini tentunya dapat menjadi solusi dan mewujudkan Program Zero Waste yang diusung pemerintah Provinsi NTB," pungkas Dody.