Pada tahun 2020, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sekitar Rp 695,2 triliun. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan ini salah satunya melalui penerbitan surat berharga negara (SBN). Menurut Febrio, hal itu juga akan berdampak pada defisit fiskal.

"Kebijakan makro fiskal 2021 dirumuskan sebagai kebijakan yang ekspansif dan konsolidatif, dengan defisit 3,05-4,01% terhadap PDB, sementara rasio utang akan naik rasio utang sekitar 33,8-35,88% terhadap PDB," ujarnya.

Peningkatan angka rasio utang pemerintah dan defisit APBN ini, dikatakan Febrio akan kembali diturunkan oleh pemerintah pada tahun 2023 atau sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"Defisit APBN masih relatif tinggi di 2021, dan akan dikurangi secara bertahap ke 3% paling lambat 2023 sebagaimana diamanatkan dalam UU Keuangan Negara," ungkapnya.

Perlu diketahui, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah Rp 5.172,48 triliun per akhir April 2020, angka tersebut turun Rp 20,08 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 5.192,56 triliun.

Namun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau secara year on year (YoY), realisasi utang pemerintah terpantau naik Rp 601,11 triliun, dari posisi April 2019 yang totalnya Rp 4.528,45 triliun.

Dengan total utang pemerintah Rp 5.172,48 triliun, maka rasio utang pemerintah sebesar 31,78% terhadap PDB. Dengan begitu, rasio utang pemerintah masih aman jika mengacu pada UU Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya.

UU Keuangan Negara telah membatasi defisit APBN sebesar 3% dari rasio PDB serta batas maksimal rasio utang sebesar 60% terhadap PDB, sementara dalam UU APBN yang merupakan produk bersama antara Pemerintah dengan DPR, telah ditetapkan besarnya estimasi pengadaan pembiayaan dan besaran anggaran untuk melunasi utang negara. Adanya payung hukum tersebut semakin membuktikan bahwa pengelolaan utang pemerintah senantiasa dilakukan secara hati-hati dalam batas aman.