Sri Mulyani bilang, pemberian perlindungan sosial alias bansos saat ini masih terpisah-pisah di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk akses kesehatan dan subsidi energi. Dengan begitu akuntabilitas program sulit untuk disinkronkan.

"Karena ini menyangkut banyak belanja yang terfragmentasi. Ada belanja untuk keluarga miskin 10 juta paling bawah seperti PKH, ada pemberian bantuan untuk putra-putrinya dalam bentuk KIP, PIP, bentuk kartu sembako, bantuan akses kesehatan yakni PBI untuk JKN. Dan juga berikan subsidi energi baik listrik, elpiji," jelasnya.

"Sehingga bantuan kita ke masyarakat miskin itu menjadi terfragmentasi, akuntabilitas juga nggak bisa disinkronkan," tambahnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, pandemi Corona menjadi momen bagi pemerintah untuk mengidentifikasi pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberian subsidi energi. Tujuannya untuk akurasi data penerima sehingga tepat sasaran.

"Kita perlu identifikasi dan dapatkan data akurat mengenai siapa yang perlu dapat bansos dan jenis bansos. Ini perlu sehingga masyarakat miskin dapat dengan terintegrasi. Belum lagi bansos dari pemda, itu semua perlu kita tingkatkan dari sisi koordinasinya. Sehingga untuk ini kami dan Bappenas redesigning," ungkapnya.